2018, Dana Desa di Separoh Daerah di Jatim Merosot

862
Ilustrasi. Foto petani di kawasan Desa Wisata Bendosari, Kec. Pujon, Kab. Malang.

JIKA dalam tiga tahun terakhir, besaran dana desa selalu mengalami kenaikan yang signifikan, namun tidak demikian dengan tahun 2018. Memasuki tahun keempat pelaksanaan dana desa kali ini, jumlah besaran dana desa masing-masing daerah semakin variatif. Sebagiannya tetap naik, namun 16 daerah lainnya malah merosot. Mengapa?

PERUBAHAN sistem perhitungan besaran dana desa yang diterapkan pemerintah pusat ternyata berdampak pada besaran dana desa di masing-masing kabupaten di Jatim. Jika dalam tiga tahun terakhir, besaran dana desa itu selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun tahun ini tidak. Bahkan 16 kabupaten mengalami penurunan jumlah yang cukup besar.

Lima daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah Kabupaten Lamongan, yang turun hingga Rp 41 miliar. Jika sebelumnya, Kabupaten Lamongan menerima dana desa sebesar Rp 363,4 miliar, tahun ini kabupaten yang memiliki 462 desa ini hanya menerima Rp 322,01 miliar.

Penurunan itu lalu disusul Kabupaten Mojokerto, Kab. Tuban, Gresik dan Kabupaten Madiun, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp, 28 miliar, Rp 26,7 miliar, Rp 15,7 miliar dan 15,3 miliar.

Selain lima daerah tersebut, penurunan jumlah dana desa juga dialami daerah lain, seperti, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kab. Lumajang, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, Magetan, Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi. Khusus di Banyuwangi, penurunan dana desa tergolong yang terkecil, yakni, sekitar Rp588 juta. (lihat tabel)

Perbandingan besaran dana desa tahun 2017 dan 2018

Secara komulatif, jumlah dana desa yang diterima Jatim tahun 2018 ini mengalami sedikit peningkatan dibanding dengan tahun 2017. Jika tahun lalu, besaran dana desa di Jatim mencapai Rp 6,339 triliun, tahun 2018 ini alokasi dana desa meningkat menjadi Rp 6,368 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 29,1 miliar.

Kenaikan itu tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan lonjakan dana desa dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015, dana desa untuk Jatim masih mencapai Rp 2,2 triliun. Dana desa itu lalu mengalami lonjakan yang hampir mencapai dua kali lipatnya.

Khusus tahun 2018 ini, jumlah lonjakan dana desa terbesar diterima Kabupaten Probolinggo, yang mengalami kenaikan hingga Rp 52,949 miliar. Jika sebelumnya kabupaten ini menerima dana desa sebesar Rp 271,4 miliar, tahun ini kabupaten Probolinggo menerima sebesar Rp 324,4 miliar.

Kenaikan besaran dana desa itu lalu disusul Kabupaten Bangkalan, Jember, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp 41,7 miliar, Rp 32,3 miliar, Rp 27,07 miliar dan Rp 23,8 miliar.

Dari semua dana desa yang digelontorkan untuk Jatim tahun ini, secara formal penyerahannya telah dilangsung, akhir Desember lalu di Gedung Grahadi, Surabaya. Penyerahan dana desa itu dilangsungkan bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Tahun ini, DIPA Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi Rp 119 triliun dari tahun sebelumnya yang masih berjumlah Rp 115 triliun. DIPA Jatim sebesar Rp 119,8 trilun itu terbagi dalam dua kelompok besar yakni, Rp 44,8 triliun untuk instansi kementerian/lembaga dan  Rp 75 triliun untuk transfer ke daerah,  termasuk penyaluran dana desa dan fisik.

Adapun Perincian DIPA dan DPA Jatim Tahun 2018 yakni, dari pemerintah pusat yakni Rp 44,3 trilun, dana transfer ke daerah Rp 75 triliun, dan untuk APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 30,762 triliun.

“Keharusan pemanfaatan DIPA dan DPA ini harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khususnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur,” tandas Gubernur Pakde Karwo.

Sayangnya, saat penyerahan DIPA tersebut, sempat ada 7 kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak hadir. Padahal penyerahan DIPA itu, menurut Pakde Karwo tidak sekadar urusan  uang dan hak, namun juga urusan kewajiban. Karena itu, prosesnya tidak bisa diwakilkan ke staf.

“Uang negara ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, saya harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati dan wali kota dengan baik,” tegas Pakde Karwo. (yus)