99 Hari Kerja, Khofifah Launching Program Jatim Amanah

103

Berkat komitmen dan kebersamaan yang terbangun, seluruh janji yang terangkum dalam 99 hari pertama Khofifah-Emil memimpin Prov. Jawa Timur berhasil dicapai. Tepat di hari terakhir program itu (28/5), keduanya meluncurkan program Jatim Amanah dalam bentuk bantuan hukum gratis bagi warga miskin.

TEPUK tangan hadirin berkali-kali mengiringi ucapan Gubernur Khofifah saat menyampaikan hasil capaian selama 99 hari pertama kerja di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Sebagai pungkasnya, disaksikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Jatim, ia melaunching program tersisa dalam payung nawa bhakti satya, yaitu Jatim Amanah.

“Hari ini persis hari ke 99. Dari sembilan program dalam payung nawa bhakti satya, tinggal Jatim Amanah bentuk bantuan hukum masyarakat miskin yang masih tersisa. Karena itu, sore hari ini, lengkap sudah seluruh janji yang kami rangkum dalam program 99 hari pertama. Insyaallah 100 persen sudah tuntas kami laksanakan,” tuturnya bangga.

Saat ini, kata dia, sinergitas LBH dan OBH bisa jadi pintu masuk dalam melakukan pemetaan lebih detail, di titik mana perlu dilakukan interfensi dan kasus apa yang sering muncul. Intansi terkait juga perlu membangun proses konektivitas jadi sesuatu yang produktif. Diantaranya LBH, OBH, Kepala Bagian (Kabag) Hukum kab/kota dan Kepala Biro (Karo) Hukum Pemprov.

Ia menyampaikan, langkah yang perlu dilakukan ialah pemetaan hingga pendampingan. Jika pemetaan kasus sudah disiapkan, maka bisa didapat daerah-daerah mana yang mengalami permasalahan. “Selanjutnya kita buat posko bersama supaya bisa memberi fasilitas dan layanan bantuan hukum. Masyarakat juga tahu bahwa ada layanan yang bisa mereka akses secara gratis,” ungkapnya

Kini sudah ada 61 LBH dan OBH yang terakreditasi. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga ingin, ada pendampingan pada mereka yang belum terakreditasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur. Perlu pendataan mana yang sebetulnya sudah siap dan perlu didampingi hingga titik tertentu.

Ia mengaku, sebelumnya sempat berbincang dengan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilowati menyoal bantuan hukum tersebut. “Tadi saya sempat bincang sebentar, kalau dengan jumlah penduduk yang sudah hampir 41 juta, 38 kab/kota, 666 kecamatan dan 8.501 kel/desa ini idealnya perlu LBH dan OBH yang terakreditasi berapa,” paparnya.

Penghitungan sedemikian itu, menurutnya, sangat perlu. Kasus yang belum terlayani dan kemampuan saling dicocokkan. Rapat koordinasi terkait layaan bantuan hukum pun masuk dalam sederet solusi lanjutan. Format seperti itulah yang akhirnya melahirkan rumusan plane of action supaya masing-masingnya bisa saling mengukur.

“Harapan kami adalah adanya sinergi diantara kita semua dalam membangun satu komitmen untuk bisa memberi pelayanan lebih cepat. Bahasa kami ‘Cetar’. Apa yang bisa kita lakukan kita petakan. Ketemu pikiran, ketemu program,” pungkasnya (fan)