BKKBN Jatim Sosialisasi Layanan KB Era JKN

90

Diberlakukannya layanan KB bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai BPJS Kesehatan menjadi spirit bagi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan Kampung KB di Desa Ngingas, Kec Waru, Sidoarjo (5/12), BKKBN Jatim menyosialisasikan program pembiayaan layanan KB oleh BPJS Kesehatan dan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Inspektur Utama BKKBN Pusat Drs Agus Sukiswo AK MM mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BKKBN dengan BPJS Kesehatan, Nomor 6/KSM/2017 dan Nomor 07/MOU/0317 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana pada Jaminan Kesehatan Nasional, di mana saat ini pelayanan KB dapat tercover oleh BPJS Kesehatan.

“Kami bersyukur pelayanan KB tercover dalam JKN, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika membutuhkan layanan KB,’’ ucapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Yenrizal Makmur SP MM menjelaskan, pihaknya siap mengawal program KKBPK dan menyosialisasikan program pembiayaan layanan KB oleh BPJS Kesehatan. Dengan total 1.416 Kampung KB yang sudah terbentuk di 38 kabupaten/kota se-Jatim akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait dengan program KKBPK dan program pembiyaan layanan KB era JKN.

“Kami akan terus melakukan kordinasi dengan banyak pihak (lintas sektor dan para stakeholder, red) dan masyarakat agar pelaksaaan program layanan KB era JKN dan program KKBPK dapat berjalan lancar dan sukes,’’ terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Dra Lucy Kurniasari menyatakan, tujuan diadakan sosialisasi BKKBN untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pembiayaan pelayanan KB dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, pembiayaan pelayanan KB oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sehingga diperlukan dukungan dari lintas sektor atau instansi lain dalam pengawalannya.

“Kami tidak ingin ada masalah pembiayaan pelayanan KB ke depannya, untuk itu diperlukan kerjasama dan kordinasi yang apik antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan dan organisasi profesi,’’ ujarnya. (uul)