BUMDesa Solusi Kemandirian Desa

113
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama DPMD Jatim meresmikan Klinik BUMDesa, Sabtu (4/5). Foto : Ahmad Farid/derapdesa.id

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan satu dari sekian lembaga yang diharapkan bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa. Di Jatim, potensi BUMDesa sejatinya sangatlah menjanjikan. Sayangnya, belum semua desa mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal. Maka, Jambore dan Klinik BUMDesa salah satu mediasinya.

SUASANA di kawasan Eko Wisata Boon Pring Andeman pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Ratusan orang dengan busana batik kombinasi hitam terlihat memadati lokasi. Mereka bukanlah wisatawan yang hendak berlibur, melainkan undangan dari perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) se-Jatim.

Sebuah panggung berukuran besar berdiri di sekitar embung, dengan latar hijau, tertera tulisan Jambore BUMDesa dan Launching Klinik BUMDesa 2019 menjadi perhatian sentral di tempat itu.

Iya, hari itu, Sabtu (4/5) memang tengah dihelat agenda istimewa untuk BUMDesa. Tak tanggung-tanggung, hampir dua ribu undangan hadir di acara yang digelar di Desa Sanankerto, Kec. Turen. Mereka berasal dari unsur pengelola BUMDesa, kepala desa, camat, perwakilan pemerintah kabupaten, hingga unsur pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan Kementerian Desa. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun turut hadir dalam acara itu.

Jambore BUMDesa dan Launching Klinik BUMDesa 2019 yang menjadi salah satu program Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim berjuluk Jatim Berdaya ini juga disemarakkan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya, talkshow dan temu karya BUMDesa, penyerahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Penanggulangan Kemiskinan, Penyerahan hadiah lomba BUMDesa Terbaik tingkat provinsi dan Gelar Produk BUMDesa se-Jatim.

Usai meresmikan Jambore BUMDesa dan Launching Klinik BUMDesa 2019, di hadapan para undangan, Khofifah mengungkapkan, potensi yang tersedia di Jawa Timur ini sesungguhnya begitu besar. Namun, saat ini pemanfaatannya masih terkendala beberapa hal sehingga belum bisa maksimal. Karenanya, dibutuhkan penguatan-penguatan di berbagai sektor.

Mantan Menteri Sosial RI ini lalu memaparkan, saat ini dari total 7721 desa di Jatim, baru 5.432 desa yang memiliki BUMDesa. Dengan begitu, masih dibutuhkan berbagai upaya dan sinergitas semua pihak, agar semua desa bisa memiliki BUMDesa, termasuk mengembangkan BUMDesa yang telah ada.

Dalam kaitan itulah, saat ini Pemprov Jatim telah menggandeng sejumlah pihak guna mendampingi pelaksanaan Klinik BUMDesa. Salah satunya, adalah PT. H.M Sampoerna. Dengan perusahaan ini, nantinya akan dilaksanakan program monitoring, pendampingan, dan konsultasi terhadap BUMDesa agar bisa lebih optimal.

“Terima kasih dari pihak Sampoerna, yang akan menyiapkan klinik BUMDes. Kita masih membutuhkan banyak penguatan dan pendampingan konsultasi untuk meningkatkan pemeringkatan (BUMDesa) dari yang pemula, dari yang pertama menginisiasi sampai kepada yang sudah memberikan kontribusi PAD,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini kiprah BUMDesa tidak bisa dianggap remeh. Ia mencontohkan, seperti yang telah dikembangkan di kawasan Pujon Kidul, Kab. Malang. Dengan optimalisasi potensi yang tepat, saat ini BUMDesa Pujon Kidul mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 2,5 miliar.

Demikian pula dengan BUMDesa di kawasan Desa Sanankerto, Kecamatan Turen. Dengan memanfaatkan potensi wisata berupa embung dan pohon bambu yang luas, saat ini telah mampu menghasilkan PADes sekitar Rp 460 juta.

Kendati demikian, Khofifah menyadari, peluang besar tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan seluruh desa di Jatim. Merujuk data DPMD Prov. Jatim per-Mei 2019, dari 7721 desa di Jatim, sebanyak  5.432 desa yang telah memiliki BUMDesa. Rinciannya, 413 unit BUMDesa dengan kategori berkembang, 2430 unit tingkat kategori tumbuh, dan 2589 unit kategori tingkat dasar.

Sementara, dari jumlah 7721 desa di Jatim, juga telah terklasifikasi dengan rincian, 69 desa mandiri, 989 desa maju, 5006 desa berkembang, 1569 desa tertinggal, dan 88 desa sangat tertinggal.

Potensi gemilang BUMDesa sejatinya bisa menjadi andalan ekonomi di sektor pedesaan. Hal itu sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2015 bab II. Di mana, tujuan pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

Di samping itu, tujuan lainnya yakni, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, dan menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

Selanjutnya, bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Masih dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menegaskan jika agenda Jambore BUMDesa itu merupakan yang pertama di Jatim. Diharapkan, dari program tersebut ada penguatan yang tercipta dari unsur desa. Yakni melalui inisiatif dan inovasi masyarakat, terutama dengan memanfaatkan dana desa yang jumlahnya relatif besar.

Tak hanya itu, pihak terkait juga dinilai memiliki program yang cukup signifikan, utamanya dari unsur perguruan tinggi. Dengan adanya Jambore BUMDes, Khofifah berharap, bisa menjadi laboratorium yang dapat diisi format pembangunan ekonomi berbasis desa.

“Di kampus-kampus besar, sangat banyak program untuk melakukan pendampingan, maka sinergitas itu antara lain, jambore BUMDesa itu bisa dijadikan salah satu format bagaimana sebaiknya membangun ekonomi dari desa, dengan pertumbuhan produktif yang juga dari desa, terutama dengan memaksimalkan potensi desa,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin lebih rinci mengungkapkan, klinik BUMDesa tersebut nantinya bisa meningkatkan kualitas dari BUMDesa. Caranya melalui pemetaan dengan mengatur berdasarkan unit usaha dan kapasitas BUMDesanya. Setelahnya memaksimalkan melalui pelatihan dan pendampingan.

“Setelah ada pendampingan kita bina terus produknya, unit-unit usahanya. Nanti kita kembangkan jejaring pasarnya. Kemudian yang terakhir akan kita adakan nanti expo BUMDesa,” katanya di sela-sela acara.

Untuk Expo BUMDesa sendiri direncanakan dihelat sekitar bulan November-Desember tahun ini. Pria kelahiran Bojonegoro tersebut menambahkan, suksesi program tersebut diagendakan dengan membuat pilot project di 10 kabupaten yang menjadi basis kantong kemiskinan di Jatim.

“Salah satunya ada di Malang, Bojonegoro, semua kabupaten di Madura. Nah itu nanti kita pilih masing-masing kabupaten itu dua desa, nanti kita latih, kita pilih unit usahanya yang bagus. Kemudian nanti kita coba kenalkan ke pasar,” pungkasnya. (frd)