Demokrat Jatim Instruksikan 19 DPC Buka Penjaringan Pilkada

44

DPD Partai Demokrat Jatim melakukan gerak cepat merespon turunnya Juklak dan Peraturan Organisasi dari DPP Partai Demokrat terkait Pilkada serentak 2020 pada 15 Januari lalu.

Senin (20/1/2020), DPD Partai Demokrat Jatim langsung mengumpulkan 19 DPC Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Jl Kertajaya, Surabaya.

“Alhamdulillah meski agak sedikit mundur, namun menurut saya, ini tidak terlambat, sebab pendaftaran pasangan calon di KPU baru dibuka pada tanggal 18 sampai 20 Juni mendatang,” ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Renville Antonio usai rapat koordinasi di kantornya.

Menurut Renville, ada beberapa hal pokok yang harus segera dilakukan 19 DPC Partai Demokrat terkait persiapan Pilkada serentak tahun ini. Pertama, segera membentuk tim Penjaringan karena tim Penjaringan itu sentral dan mesin utama dalam Pilkada.

Tim penjaringan yang terbentuk nanti akan memiliki tugas pokok dan fungsi mulai membuka pendaftaran, melakukan seleksi administratif, hingga seleksi kompetensi. “Tentu semuanya didasari dengan asas keterbukaan, independen dan akuntabel,” tegasnya.

Kedua, lanjut Renville, Partai Demokrat sebelum memberikan rekomendasi Pilkada tetap akan berpegangan pada hasil survei. Artinya, hasil penjaringan dan survei DPC nantinya akan dibawa ke DPD untuk dipaparkan dan dibahas bersama DPD.

“Jadi tim penjaringan bersama DPC lah yang harus bisa meyakinkan dalam paparannya kepada kami bagaimana pasangan calon itu memiliki strategi pemenangan pilkada dan bagaimana poin-poin kerjasama koalisi partai serta dan bagaimana manfaat untuk masyarakat ke depan maupun untuk Partai Demokrat,” ungkap Renville.

Setelah proses tersebut dilakukan, lanjutnya, baru DPD Demokrat Jatim akan mengajukan surat rekomendasi kepada DPP. “Ada dua model rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP, yakni, surat tugas dan surat rekomendasi pasangan calon,” paparnya.

Surat tugas hanya akan diberikan kepada kader partai yang mencalonkan untuk diberikan keleluasaan jauh-jauh hari dalam mencari pasangan calon dan mencari koalisi parpol.

“Model ini bukan otomatis dia akan mendapatkan rekomendasi DPP. Kalau kader yang mendapat surat tugas itu tidak menjalankan sesuai dengan petunjuk penugasan maka rekomendasi partai bisa turun tidak kepada beliau,” dalih Renville.

Sedangkan untuk surat rekmendasi, tambah Renville nantinya berbentuk surat keputusan dan isinya sudah pasangan calon. “Jadi nanti sudah ada nama calo kepala daerah dan nama calon wakil kepala daerahnya,” imbuhnya.

Ia mengakui di sejumlah daerah, seperti di Sumenep, Lamongan, Tuban, Pacitan dan Situbondo ada inisiatif dari kader internal yang ingin maju sendiri. Sehingga mereka berpotensi akan mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat untuk membuktikan keseiusannya sebelum mendapatkan rekomendasi.

Khusus Kota Surabaya, Renville mengaku hampir semua parpol pasti akan berhati-hati karena Surabaya merupakan barometer Jatim. Jadi rekomendasi yang akan diberikan partai pasti sudah diperhitungkan dengan matang.

“Kalau di Partai Demokrat,  SK rekomendasi pasti sudah berpasangan atau dua nama, dan persyaratan partai koalisi juga harus sudah tuntas. Paling lambat bulan April, DPD sudah mengirimkan semua dan menjelaskan kepada DPP. Sehingga di bulan Mei, DPP bisa menurunkan rekomendasinya,” pungkas Renville Antonio. (yus)