Dianggap Hambat Birokrasi, Mendagri Cabut Rekomendasi RPJMDes

134
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam salah satu acara di Sidoarjo, Jawa Timur

Kemendagri membatalkan rekomendasi tentang RPJMDes dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Pencabutan itu dilakukan untuk memuluskan jalannya birokrasi.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendorong pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu dari wujud komitmen tersebut adalah dicabutnya rekomendasi dan puluhan ijin yang menghambat proses birokrasi. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, 7 Februari 2018.

Dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri itu, Tjahjo Kumolo menyatakan, kementeriannya telah membatalkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Kami cabut supaya kepala desa lebih fokus kepada program bantuan desanya,” kata Tjahjo.

Selain membatalkan rekomendasi tentang RPJMDes, Kemendagri juga mencabut 51 Permendagri yang menghambat proses birokrasi. Peraturan yang dicabut tersebut meliputi berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi.

Pihaknya juga membatalkan Permendagri di bidang pelatihan dan pendidikan, UKM, wawasan kebangsaan, kepamong prajaan, bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta perijinan dan penelitian (riset).

Tjahjo mengungkapkan, pembatalan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mendorong pelayanan publik yang lebih bagus.

Dia juga mengutarakan harapannya agar pemerintah daerah, baik gubernur, bupati/wali kota mengikuti langkahnya. Yakni, dengan membatalkan berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat birokrasi dan investasi. (uul, hms)