DPMD Jatim: Kades Tak Perlu Ragu Refocusing Dana Desa untuk Wabah Covid-19

878
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov. Jatim, Mohammad Yasin.

SURABAYA- Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov. Jatim mendorong setiap desa agar segera menggeser pemanfaatan dana desanya untuk penanganan wabah Covid-19 terus dilakukan.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan dampak wabah Covid-19 di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jatim, Mohamad Yasin menegaskan, kepala desa tidak perlu ragu untuk melakukan refocusing dan relokasi Dana Desa untuk penanganan wabah Covid-19 dan dampak ekonominya.

Sebab, payung hukumnya sudah sangat jelas, mulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan SE Kemendes No 8 tahun 2020.

“Apalagi, di masing-masing daerah, wabah Covid-19 ini sudah ditetapkan menjadi darurat bencana non alam oleh Kepala Daerah,” ujar Yasin di kantornya.

Aksi penyemprotan desinfektan yang dilakukan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi

Penetapan darurat bencana itu, menurutnya, telah menjadi alasan kuat bagi Pemerintahan Desa untuk melakukan Perubahan APBDesa dengan memfokuskan anggaran untuk jenis Belanja Tidak Terduga (BTT) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Baca Juga  DPMD Jatim Targetkan 361 Desa Tertinggal Tuntas 2020

Jika Anggaran BTT sudah ada, kata dia, maka desa cukup melakukan perubahan rencana biaya (RAB) dengan Peraturan Kepala Desa. Namun, jika anggaran BTT belum ada maka bisa melakukan dengan cara relokasi antar kegiatan, antar sub bidang dan antar jenis belanja dengan cara Musyawarah Desa Khusus antara Pemdes, BPD dan tokoh masyarakat terbatas untuk melakukan Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa.

“Tentu, karena adanya kondisi pembatasan sosial, musdes bisa dilakukan melalui WA Group atau Musdes dengan tetap memperhatikan physical distancing di balai desa,” sarannya.

Yasin lalu menegaskan, untuk penanganan bidang ekonomi, Pemdes bisa melakukan refocusing untuk padat karya tunai dengan upah harian. Padat karya tunai, menurutnya bisa bervariasi. Misalnya, pengerjaaan fisik bangunan, pembersihan selokan, tempat fasum, hingga desinfeksi.

“Pembagian sembako juga boleh untuk mereka yang terdampak dengan tetap selektif dan sedapat mungkin tidak tumpang tindih dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai/Penerima Sembako yang dari Pusat,” imbuhnya.

Baca Juga  Semarakkan Pilkades, Ketua PPDI Gresik Macung Kades Dapet

“Pembagian masker, hand sanitizer, jamu sehat dari empon-empon juga bisa dilakukan dengan model pemberdayaan, dimana masyarakat yang membuat dengan pola PKT,” pungkasnya. (*)