DPMD Jatim Targetkan 361 Desa Tertinggal Tuntas 2020

39
Muhammad Yasin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim optimistis pada tahun 2020 mampu mengentaskan 361 desa tertinggal di wilayah Jawa Timur. Dinas itu menyiapkan langkah-langkah strategis agar target tersebut bisa tercapai dan tuntas.

Kepala Dinas PMD Jatim, Muhammad Yasin, mengatakan, langkah pertama yang dilakukan yakni optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk men-support 361 desa tertinggal agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran. Maka perlu dilakukan analisis indikator-indikator mana yang lemah kemudian dilakukan intervensi melalui dana desa.

“Gubernur Khofifah juga akan menggerakkan seluruh OPD untuk mengentaskan 361 desa tertinggal itu. Pemprov Jatim juga akan melibatkan 36 perguruan tinggi (PT) untuk bersama-sama mengentaskan desa tertinggal,” kata Yasin (16/9).

Masing-masing daerah, katanya, memiliki karakteristik berbeda. Ada tiga aspek yang menjadi tolok ukur dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yakni dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Dari ketiga aspek itu, nanti dihitung mana yang rendah dan itu yang perlu didorong.

Kalau di desa itu ada variabel yang belum memiliki akses terhadap lembaga permodalan, maka pihaknya akan membangun lembaga permodalan. “Kalau tidak ada bank yang masuk, minimal ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau Koperasi Wanita (Kopwan), atau lembaga keuangan mikro sejenis lainnya,” lanjutnya.

Dari dimensi indeks ketahanan sosial, jika di desa itu ada indikator akses jamban masih rendah, maka bisa memanfaatkan dana desa untuk pemenuhan jamban keluarga. Bila desa itu memiliki akses perpusatakan, jika rendah akan dibangun perpustakaan, dan lainnya.

Lebih jauh Yasin menjelaskan, intervensi dana desa berdasarkan aturan penggunaan dana desa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian disepakati melalui badan musyawarah desa, bupati dan gubernur punya kewenangan menyelaraskan penggunaan dana desa berdasarkan kebijakan strategis masing-masing daerah.

Sedangkan mengenai desa tertinggal, dengan lugas Yasin menyatakan masih banyak di wilayah Madura. Misalnya, Kabupaten Sumenep, hingga saat ini tercatat memiliki 100 desa tertinggal. “Tetapi, Sumenep sekarang sudah tidak lagi menjadi daerah tertinggal,” ujarnya.

Data Dinas PMD Jatim, kabupaten/kota yang memiliki banyak desa tertinggal adalah Kab Lamongan 42 desa, Kab Pasuruan 39 desa, Kab Malang 24 desa, dan Kab Gresik 22 desa. Sebelumnya, ada empat daerah tertinggal yakni Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Situbondo dan Kab Bondowoso.

Namun sejak 2019, daerah itu dinyatakan tidak tertinggal lagi. Jadi, Jatim sudah terbebas dari daerah tertinggal. “Tinggal PR ibu gubernur yakni mengentaskan 361 desa tertinggal pada 2020,” lanjut Yasin.

Bila mengacu IDM yang dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, desa itu dibagi menjadi lima yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Tahun 2018, ada 90 desa sangat tertinggal dan 1.570 desa tertinggal dari total jumlah 7.724 desa yang ada di wilayah Jatim.

“Jumlah itu menurun pada tahun 2019. Kini, di Jatim hanya ada 1 desa sangat tertinggal dan 359 desa tertinggal. Itu artinya turun 1.298 desa dan desa ini sudah meningkat menjadi desa berkembang, maju dan mandiri,” ujarnya.

Dari 361 desa tertinggal di Jatim yang diekspose Gubernur Khofifah beberapa waktu lalu adalah baru data akumulasi dari kabupaten sampai ke provinsi dan belum ditentukan kementerian. Jadi, ada kemungkinan data itu berubah, baik berkurang atau bertambah. (*)