Format Baru Dana Desa

1464

MEMASUKI tahun 2018, anggaran dana desa kembali akan digulirkan lagi. Hanya, tahun keempat ini, formulasi dana desa mengalami sejumlah perubahan. Salah satunya terkait prioritas penggunaan untuk padat karya. Lalu apa saja prioritas penggunaan dana desa lainnya di tahun ini?

SEJAK akhir tahun 2017 lalu, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah perubahan terhadap sistem perhitungan dan penyaluran dana desa. Perubahan itu disiapkan untuk pelaksanaan dana desa tahun ini.

Jika sebelumnya, formulasi perhitungan dana desa dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan dan memprioritaskan faktor kemiskinan, kini di tahun 2018, formulasi dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Diharapkan, dengan formulasi baru itu, dana desa bisa mendorong penurunan kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo dalam Rapat Panitia Kerja tentang transfer ke daerah dan dana desa RAPBN 2018, di Kompleks Parlemen Jakarta, akhir tahun 2017 menjelaskan, jika pagu dana desa sebelumnya dibagi secara rata sebanyak 90 persen, maka mulai 2018, pagu dana desa akan diturunkan porsinya menjadi hanya sebanyak 80 persen, dengan porsi 77 persen dibagi secara rata ke 74.954 desa.

‘’Yang tiga persen itu khusus affirmasi on top untuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak,’’ kata Boediarso.

Sementara, sisa pagu dana desa, menurut Boediarso, akan dibagi kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Secara detail, ia menjelaskan, formulasi pembagian dana desa yang dulunya berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 15 persen, kini akan berubah menjadi hanya 10 persen. Sedangkan pembagian berdasarkan jumlah penduduk miskin yang awalnya hanya 35 persen akan meningkat menjadi 50 persen.

Khusus untuk pembagian dana desa berdasarkan luas wilayah, jika sebelumnya dialokasikan dengan formulasi sebanyak 10 persen, tahun ini akan naik menjadi 15 persen. Sedangkan factor kesulitan geografis yang dulu formulasinya sebesar 30 persen, kini naik sedikit menjadi 35 persen. ‘’Secara keseluruhan, orientasi dari formulasi ini adalah untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan,’’ kata Boediarso mempertegas.

Dengan formulasi yang baru itu, APBN 2018 akhirnya menetapkan pagu dana desa sebesar Rp60 triliun. Jumlah itu tidak mengalami perubahan dibanding dengan alokasi dana desa pada APBNP 2017. Dana sebesar itu kini telah digelontor ke pemerintah daerah bersamaan dengan dana transfer ke daerah yang besarannya mencapai Rp. 706,1 Triliun.

Dana transfer ke daerah itu terbagi dalam beberapa komponen, di antaranya, Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pagu dana sebesar Rp 89,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dengan pagu Rp 62,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dengan pagu Rp123,5 triliun  yang akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.

Selain itu, komponen lain Dana Transfer Daerah berupa Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY  sebesar Rp21,1 triliun, serta Dana Insentif Daerah (DID) dengan besaran Rp 8,5 triliun. DID ini sedianya akan dipergunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

 

Harus Swakelola

Sementara itu, secara terpisah Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perubahan system perhitungan dan penyaluran dana desa tahun ini memang didasarkan atas instruksi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (Ratas). Tujuannya, agar dana desa bisa untuk menyerap tenaga kerja yang lebih maksimal.

Dalam kaitan itu, perubahan yang akan dilakukan untuk penggunaan dana desa adalah, Pertama, desain perencanaan dana desa. Contohnya, pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak boleh seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Harus ada yang dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat. “Misalnya pembelian tenaga kerja, dari desa itu sendiri dan mendapat upah dari dana desa,” papar Sri.

Kedua, dana desa yang diterima masing-masing desa akan berbeda karena perhitungannya berubah, dengan memasukkan factor kemiskinan yang terjadi di masing-masing desa. Semakin besar angka orang miskin di satu desa, maka akan lebih besar pula dana desa yang diterima oleh desa tersebut.

“Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin (lebih banyak) akan dinaikkan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen. Dengan begitu, alokasi anbggaran untuk dana desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, akan lebih tinggi,” ujar Sri.

Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menambahkan, jumlah dana desa pada sebuah desa yang dialokasikan untuk menambah lapangan pekerjaan yakni berjumlah 20 persen.

“Pesan Pak Presiden, jangan pakai kontraktor. Jadi ada yang harus dikerjakan oleh masyarakat, dan 20 persen (dana desa di desa itu) dipakai untuk gaji masyarakat, baik harian atau paling lama mingguan. Dengan begini, saya yakin kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat karena daya beli juga meningkat,’’ ujar Eko. (yus, dbs)