Gubernur Khofifah Jelaskan Zonasi PPDB dan SPP Gratis

45
Sambutan Gubernur Khofifah dalam acara penguatan kepala sekolah se-Jawa Timur di Islamic Center Surabaya, (11/4). Foto : istimewa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkesempatan menghadiri agenda Penguatan Kepala Sekolah (SMA, SMK, dan SLB) se-Jawa Timur tentang Nawa Bhakti Satya “Jatim Cerdas” di Gedung Islamic Center Surabaya, Kamis 11 April 2019. Pada agenda yang dihadiri ratusan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jatim tersebut, ia menjelaskan permasalahan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 yang akan dibuka bulan Mei mendatang.

Di samping itu Mantan Menteri Sosial RI itu juga menjelaskan pemberlakuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Jatim. Menurutnya, terkait zonasi pemberlakuannya sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di mana PPDB tahun 2019 akan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5%, dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal 5%.

“Jadi 90% warga di dalam zonanya, 10% di luar zonanya terdiri dari 5% jalur prestasi dan 5% perpindahan orang tua,” jelasnya.

Untuk  itu, gubernur perempuan pertama Jatim itu meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim mensosialisasikan peraturan tersebut secara masif. Agar para wali murid dapat memahami mekanisme zonasi.

Sementara terkait SPP gratis, ia menjelaskan untuk sekolah SMA/SMK Negeri pembayarannya gratis mulai Juli 2019. Sedangkan untuk SMA/SMK swasta, Pemprov Jatim akan memberikan bantuan SPP dengan rincian, untuk SMA swasta Rp. 1,4 juta/tahun dan SMK sebesar Rp. 1,6 juta/tahun.

“Kita ingin ada semacam kontrak perjanjian pakta integritas, bahwa bantuan SPP itu akan berjalan secara natural. Artinya, ketika ada bantuan SPP bagi SMA/SMK swasta di Jatim, mohon SPP sesuai dengan SK Gubernur yang lalu itu tetap menjadi referensi,” katanya.

Selain itu Khofifah menjelaskan, pakta integritas tersebut dibuat guna mencegah indikasi kemungkinan adanya sekolah yang akan menaikkan SPP. Sebab, ada di antara SMK non-teknik, jika ditotal SPP pertahunnya tidak mencapai Rp. 1 juta.

Seperti diketahui, dalam agenda tersebut dihadiri 423 Kepala Sekolah SMA Negeri di Jatim, 150 Kepala Sekolah SMA Swasta, 296 Kepala Sekolah SMK Negeri, 175 Guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKLK). Beserta Kepala Dinas Pendidikan Jatim serta jajaran Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (dd-07, hms)