Gubernur Khofifah Sampaikan Penghasilan Minimum Perangkat Desa

163
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan di hadapan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim, Jumat, 29 Maret 2019 . Foto : Ahmad Farid/derapdesa.id

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkesempatan silaturrahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jatim, di Hotel Utami Sidoarjo Jumat, 29 Maret 2019. Di agenda bertajuk Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2019 Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019 di Jawa Timur itu, ia menyampaikan penghasilan minimum untuk kepala desa (kades) beserta perangkatnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, kades dianjurkan medapat penghasilan paling sedikit senilai Rp. 2.426640. Sementara, untuk struktur perangkat desa di bawahnya mendapatkan minimal 2 juta. Mantan Menteri Sosial RI itu menambahkan, peraturan itu telah disampaikan kepada para bupati dan pemimpin di masing-masing daerah, melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) setempat.

“Saya menyampaikan kepada para bupati di bakorwil, untuk sharing budgeting. Agar anggaran ini segera disekrup-sekrupkan,” katanya saat memberikan sambutan.

Gubernur Khofifah beserta jajaran Forkopimda dan PPDI Jatim melakukan deklarasi sukses Pemilu 2019 di Hotel Utami Sidoarjo. Foto : Ahmad Farid/derapdesa.id

Selain itu, Khofifah juga menjelaskan peranan Dana Desa (DD) sebagai ajang meningkatkan perekonomian desa. Dia mencontohkan yang terjadi di salah satu desa di Pujon Kidul, Malang. Menurutnya, di sana pengelolaan dana desa berjalan maksimal, hingga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten sebesar 2.5 miliar.

Yang tak kalah penting, itu juga mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di desa. Setidaknya, kawasan tersebut berhasil memperkerjakan 600 orang di desa. Dengan penghasilan antara 1.4 juta – 4 juta perbulan.

Lantas perempuan yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini menambahkan, perangkat desa yang memproyeksikan desanya menuju desa wisata agar melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono. Sebab, Pemprov Jatim memiliki program dan anggaran untuk itu.

“Di pemprov ada anggaran untuk desa wisata. Kalau panjenengan ingin desanya diformat menjadi desa wisata, mbok ya langsung daftar ke Pak Sekda. Programnya ada, anggarannya juga ada,” katanya diiringi tepuk tangan meriah.

Ia berharap dengan kebijakan tersebut bisa meningkatkan perekonomian desa di Jatim. Selain itu, Khofifah juga mengimbau seluruh keamanan desa bersatu di momen menjelang Pemilu Serentak 2019 17 April mendatang. Dengan persatuan antar stake holder yang meliputi Satlinmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas, keamanan proses pemilu di desa berlangsung aman.

“Kalau Jatim ini bisa kita jaga stabilitasnya, kondusifitasnya, Insyaallah satu Indonesia ini akan ikut stabil, kondusif. Saya mohon ini dikondisikan, Pak Kades, para perangkat desa,” pungkasnya. (dd-07)