Ali Imron, S.Sos., M.A. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya

Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

59
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara penguatan kepala sekolah se-Jawa Timur di Islamic Center Surabaya, Kamis (11/4). Ia menekankan pentingnya sinergitas semua pihak untuk mengatasi kondisi IPM di Jatim. Foto : istimewa.

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim menurut Badan Pusat Statistik Jatim berada di peringkat 15 skala nasional. Hal itu menyiratkan perlunya evaluasi program dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Lantas bagaimanakah penanganannya? Berikut petikan wawancara wartawan Derap Desa dengan Ali Imron, S.Sos., M.A, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Bagaimana Anda memandang kondisi IPM Jatim saat ini?

Peringkat IPM Jawa Timur yang peringkat 15, oleh BPS ini ada metode pengukuran terbaru.Jadi bila dibandingkan dengan metode sebelumnya ada tiga indikator. Yang pertama ekonomi, dari pengeluaran perkapita, tahun ini juga sama. Kedua kesehatan, ada usia harapan hidup. Yang berbeda itu kaitannya dengan tingkat pendidikan. Kalau yang lalu digunakan hanya harapan lama sekolah atau usia lama sekolah. Kalau sekarang ada rata-rata lama sekolah, jadi artinya kalau harapan lama sekolah.

Yang keempat, ada rata-rata pertumbuhan atau geometrik. Kalau dilihat secara empiris, karena ini perhitungan kuantitatif. Sebenarnya saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai macam program terutama pemerintahan Jawa Timur di era gubernur sebelumnya.

Kalau kita lihat di program Pakde Karwo dulu, di ekonomi banyak program-program terkait pemberdayaan, terutama masyarakat desa. Kemudian bantuan-bantuan usaha mikro dan pengembangan usaha ekonomi lokal dan pedesaan sudah cukup. Kaitannya dengan kesehatan, meskipun kita sadari di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi paling tidak masyarakat sudah mendapatkan jaminan itu.

Nah kalau presepektifnya adalah kuantitatif, memang peringkat 15 jika dibandingkan dengan 31, kita berada di posisi middle, posisi menengah. Tapi semisal kalau dilihat untuk melihat IPM tidak cukup sekedar dari sisi perhitungan usia harapan hidup, kemudian pendapatan perkapita, maupun lama sekolah. Tetapi kita juga melihat jumlah penduduk.

Kalau kita perhatikan di lima provinsi di Pulau Jawa, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim.  Mungkin, geografis kita juga cukup sulit ya, jadi kalau menjangkau terkait program-program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, itu juga tantangannya luar biasa.

Kita perlu evaluasi secara komperhensif dari segi program baik kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Di sisi lain, perlu dilihat lagi, hasil itu tidak serta merta final, perlu kita kritisi kembali. Mengapa kemudian kita peringkat 15?  Angka itu apakah memang benar-benar tertinggal dibandingkan provinsi lain? Menurut saya sih tidak, karena ada banyak indikator yang dipakai.

Apa bentuk evaluasi yang perlu ditekankan?

Yang pertama program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengukur apakah masyarakat butuh atau tidak, perlu riset. Sebenarnya masyarakat butuh program atau kegiatan. Jadi jangan dibalik, program dulu kemudian baru kajian. Tapi harusnya kajian dulu.

Kedua, ketika kemudian basis dari program itu bedasarkan kebutuhan dari hasil riset atau kajian, maka kemudian ketepatan sasaran, khalayak sasaran. Jadi ketika masyarakat sudah butuh, pertanyaan kedua adalah yang mana. Yang ketiga terkait dengan keberlanjutan program itu, jadi jangan sampai ketika program itu telah melewati kajian yang benar, kemudian tepat sasaran, tapi karena tidak suistanable kemudian program itu tidak bermakna. Jadi ketiga itu yang perlu dilihat secara komperhensif.

Untuk mengatasi kondisi IPM rendah, Gubernur Khofifah berencana memberi intervensi di bidang pendidikan. Menurut Anda?

Di satu sisi negara memang perlu mengintervensi. Saya pikir di UU sudah jelas, bahwa negara menjamin kesejahteraan warga negaranya termasuk pimpinan kita sebagai representasi dari pemerintah daerah. Intervensi yang dimaksud itu dalam rangka memastikan sesuai dengan kebutuhan. Memastikan tepat sasaran, dan memastikan program ini sustainable. Bagaimanapun kepastian tiga hal ini kan harus dipayungi. Misalnya dipayungi secara hukum, anggaran, dan dipayungi secara komitmen politik.

Siapa saja yang berperan mengatasi hal ini?

Peran semua pihak itu menjadi penting. Kalau kita mengikuti teori pembangunan paling tidak kita mengikuti tiga elemen utama: negara, people society, dam swasta. Negara dalam hal ini Pemprov. Kemudian people society adalah masyarakat, warga Jatim, baik itu organisasi\ NGO, LSM. Kemudian yang ketiga, sektor swasta.

Jika merujuk pada data BPS, terjadi ketimpangan IPM di beberapa kabupaten di Jatim, bagaimana menurut Anda?

Saya pikir sejak 10 tahun yang lalu kondisinya tidak jauh berbeda, sekalipun ada dinamikanya. Kalau kita lihat daerah-daerah Madura, seperti Bangkalan, Sampang, kemudian di daerah Pandalungan, seperti Situbondo, Bondowoso, itu ‘kan IPMnya memang kecil, dibandingkan kota-kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Ini salah satu indikasi bahwa kita masih dihadapkan pada belum meratanya konsetrasi-konsentrasi pembangunan. Itu yang pertama, dari sisi strukturnya, selain itu ada aspek lain seperti aspek kebudayaan, sosial budaya. Karena tidak semua masyarakat kita itu mau menerima perubahan. Jadi kalau ada pembangunan baru, pembangunan infrastruktur, atau pembangunan sosial budaya, itu tidak semua masyarakat mau berubah.

Daerah-daerah yang topografi-geografisnya, kemudian tingkat pendidikan, dan struktur sosialnya masih rendah, itu juga menyumbang tingkat IPM yang rendah.

Apa yang kiranya mendesak perlu dilakukan pemerintah?

Pertama, evaluasi secara komperhensif. Semisal IPM menggunakan tiga indikator, berarti ada tiga hal yang perlu evaluasi. Yang pertama yang perlu di lakukan secara komplet. Apa saja yang perlu dievaluasi dari program-program yang sudah berjalan, kira-kira apa kelemahannya, dan untuk mengevaluasi itu perlu kajian kembali. Kalau tingkat efektivitas program itu menunjukkan rendah atau tinggi perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang penyebabnya.

Apa implikasi dari kondisi IPM di Jatim terhadap pemerintah dan masyarakat?

Iya kalau implikasi dari masyarakat yang pasti masyarakat belum menerima manfaat secara utuh dari program-program yang direncanakan dan dijalankan pemerintah daerah. Kemudian dari sisi pemerintah ini sebenarnya bagus, dalam artian terpacu terus mengevaluasi dan evaluasi terus.

Kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari program-program yang telah dijalankan dan demikian ada pelajaran berharga dievaluasi dan diperbaiki menjadi sebuah program yang lebih baik. Bagaimanapun tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah pun harus belajar dari hasil-hasil yang sudah ada.

Apa yang bisa Anda simpulkan dengan peringkat IPM Jatim?

Angka itu bisa menjadi representasi bagaimana kondisi masyarakat kita, tetapi yang perlu diingat, paling tidak dengan angka itu juga bisa memberikan pelajaran bagi kita, baik itu negara, atau pemda, masyarakat, untuk senantiasa belajar dan memperbaiki diri.

Pesan saya yang pertama kita harus terus menerus belajar dari apa yang sudah terjadi, agar proses pembangunan berjalan dengan baik. Tentunya harus ada evaluasi komperhensif. Jadi awali dan akhiri dengan kajian, agar benar-benar program dan hasil itu mencermimkan kondisi empiris. (dd-07)