Jatim akan Bangun Big Data Berbasis NIK untuk Surveilans Malaria

61

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Emil juga mengungkapkan rencana Pemprov Jatim membangun big data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam e-KTP penduduk Jatim. Sehingga, pemerintah bisa memantau informasi kependudukan secara lintas sektoral dan terintegrasi. Baik informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lainnya.

Menurut Wagub Emil, big data tersebut akan membantu pelaksanaan surveilans malaria. Adapun surveilans malaria adalah kegiatan yang kontinyu, teratur, dan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan interprestasi data malaria. Selain itu, cara tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat disebarluaskan,

“Informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi setempat,” terang Wagub Emil yang dalam kesempatan ini didampingi oleh istri, Arumi Bachsin, yang juga merupakan Ketua TP PKK Prov. Jatim.

Wagub Emil menilai, surveilans malaria sangat penting, sebab banyak masyarakat Jatim yang bermigrasi ke luar Jawa untuk bekerja, baik secara temporer, maupun permanen. Namun disisi lain, para migran tersebut cukup sering kembali lagi ke daerah asalnya, karena keluarga besarnya tetap tinggal di Jatim.

“Artinya, pergerakan penduduk ke luar pulau cukup signifikan, karena itu, surveilans sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan para migran tersebut,” ujarnya sembari menambahkan, surveilans malaria bisa sukses dengan melibatkan kerjasama lintas sektor, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, serta keterlibatan Babinsa, dan Babinkamtibmas.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Wagub Emil tersebut mendapat apresiasi dari Menkes RI, Nila F Moeloek. Menurutnya, upaya tersebut dapat dijadikan referensi oleh kepala daerah lain yang wilayahnya belum 100% terbebas dari malaria, ia juga mendorong Mendagri RI, Tjahjo Kumolo untuk mendukung rencana program big data yang akan dibangun oleh Pemprov Jatim.

“Ini sangat holistik dan  menyeluruh, jadi bagus sekali. Mohon Pak Mendagri bisa mendukung, karena program tersebut bagus. Data terintegrasi dengan kependudukan, pencatatan ketenagakerjaan yang sifatnya migran, baik temporer maupun permanen,tapi masih memiliki keluarga di daerah asal,” pujinya.

Menkes Nila menambahkan, saat ini program eliminasi malaria telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kasus malaria telah menurun lebih dari 50% dari tahun 2010-2018. Pada tahun 2010 kasus malaria sebanyak 465.764 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 222.085 kasus.

Sampai dengan April 2019, sebanyak 290 Kabupaten/Kota telah mencapai eliminasi malaria dan sebanyak 201.426.577 (76%) penduduk Indonesia telah hidup di daerah bebas malaria. Dari 514 kabupaten/ kota dari 34 provinsi, 285 kabupaten/kota dari 29 provinsi telah mencapai eliminasi malaria.

Menkes RI mengimbuhkan, Indonesia memiliki tantangan besar untuk eliminasi malaria karena masih ada lima provinsi yang belum eliminasi malaria yaitu, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT, belum ada satupun kotanya yang mampu mewujudkan eliminasi kasus malaria.

“Untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia yang ditargetkan mampu dicapai pada tahun 2030, maka Indonesia dibagi menjadi 5 Regional. Jawa dan Bali merupakan regional pertama yang ditargetkan untuk diverifikasi eliminasi malaria oleh WHO pada tahun 2023,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, sertifikasi ini merupakan salah satu komitmen global agar bebas malaria. Mendagri Tjahjo menyebutkan, saat ini terdapat 225 dari total 514 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi bebas malaria.

“Kepada kepala daerah yang berhasil mencapai penghargaan tersebut harus mampu berupaya untuk mempertahankan prestasi tersebut sehingga kasus malaria tidak ditemukan kembali,” pesannya.

Dalam acara ini Menkes Nila F Moeloek dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sertifikasi eliminasi malaria ke 11 kabupaten/kota. Di antaranya ke Bupati Aceh Barat, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Lampung Barat, Cilacap, Kebumen, Hulu Sungai Tengah, Luwu Timur, dan Toli-Toli.

Selain itu juga ada penandatanganan komitmen bebas malaria 2023 oleh para kepala daerah di Jawa dan Bali. Selain Wagub Emil Dardak, kepala daerah yang menandatangani komitmen itu diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wagub Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. (hms, fan)