Kemendesa: Geliatkan Satu Desa Satu BUMDesa

88

Tak hanya di Jatim, upaya pengembangan BUMDesa juga sedang getol dilakukan pemerintah pusat. Secara nasional, jumlahnya pun tumbuh dengan cepat. Seperti apa?

PERTUMBUHAN Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Indonesia lambat laun kian pesat. Jika di tahun 2014 jumlah BUMDesa masih sekitar 1.022 unit,  maka per-Desember 2018 jumlah itu telah melejit menjadi 45.549 unit. Artinya, dari keseluruhan desa yang ada, sebanyak 61 persen telah memiliki unit usaha.

Kenyataan itu diungkap Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi ketika menghadiri Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT, di Malang, sepekan sebelum Jambore BUMDesa digelar.

Menurutnya, dari sejumlah unit tersebut diharap dapat menjadi penyangga ekonomi di pedesaan. Ia menambahkan, sektor ekonomi dari BUMDesa lahir seiring terbentuknya Undang-Undang Desa. Kendati posisinya di sektor ekonomi, peranannya berbeda dengan koperasi. Hal itu lantaran koperasi hanya dimiliki sekelompok masyarakat, sedang BUMDesa dimiliki seluruh komponen masyarakat desa.

“BUMDesa adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut,” katanya.

Meski demikian, dari keduanya tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru, jika memungkinkan keduanya diperbolehkan berkolaborasi. Dengan cara, BUMDesa ikut mendirikan dan mengelola koperasi di desa.

“Koperasi dan BUMDesa tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDesa. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu pihaknya meminta seluruh jajaran Bakohumas agar mensosialisasikan informasi tersebut di kalangan masyarakat. Selain itu, ia juga berharap peranan Bakohumas dapat meluruskan informasi yang selama ini keliru.

Sementara, terkait pertumbuhan BUMDesa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menginginkan agar penerapannya kian maksimal. Ia mengatakan saat ini, fokus utama dari dana desa untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi. Lebih khusus, melalui BUMDesa.

Ia menargetkan agar setiap desa mempunyai BUMDesa. Tak tanggung-tanggung, pada akhir 2019 ini, ia menginginkan sebanyak 75 ribu BUMDesa harus sudah terbentuk. Dikatakannya, hal itu dapat tercapai dengan kerja sama dari semua pihak.

“Kita beruntung banyak dibantu BUMN sama swasta untuk melakukan pembinaan, karena kuncinya adalah pendampingan. Karena kalau tidak didampingi, tidak akan jalan,” kata Eko.

Ia menambahkan, pihaknya juga mencanangkan target desa mandiri. Dikatakannya, sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, ditargetkan sebanyak 5.000 desa tertinggal bisa beralih status menjadi desa berkembang. Menurutnya hal itu sudah terwujud tahun 2018 lalu, di mana sebanyak 6.518 desa berubah menjadi desa berkembang.

Selain itu, ada juga rencana meningkatkan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Dan hal itu juga telah terwujud tahun 2018 lalu, di mana sebanyak 2.665 desa meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

“Target mengentaskan desa tertinggal sudah tercapai. Tentunya yang akan kita tingkatkan lagi yaitu jumlah desa mandiri yang mudah-mudahan tahun ini bisa nambah 1.000 lagi,” tambahnya.

Ia berharap dengan dana desa yang berjumlah Rp 70 triliun di tahun 2019, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa sebesar Rp 700 juta sampai Rp 4 miliar. Sehingga, nantinya target-target tersebut bisa tercapai lebih maksimal. (frd, dbs)