Khofifah: Bank Jatim Harus Jadi Lokomotif Penurunan Kemiskinan

50
Gubernur Jatim, Kofifah Indarparawansa diapit Komisaris Utama Bank Jatim, Soekardi dan Direktur Keuangan Bank Jatim, Ferdian Timur Satyagraha saat di RUPS Luar Biasa Bank Jatim, Rabu (19//6)

Terbatasnya kekuatan APBD Jatim membuat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyandarkan harapannya kepada Bank Jatim untuk bisa menjadi lokomotif penurunan kemiskinan di provinsi ini.

Karenanya, gubernur perempuan pertama di Jatim ini meminta agar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ini berperan aktif dalam upaya itu.

“Kalau kita andalkan APBD sangat kecil secara signifikan. Dan BPD Jatim menjadi penting untuk menjadi lokomotif intervensi yang berseiring dengan pemetaan kemiskinan,” kata Khofifah saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2019 di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. Jl. Basuki Rahmad Surabaya, Rabu (19/6).

Ia mengungkapkan, di periode lima tahun ini, penurunan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang akan terus dilakukan Pemprov Jatim. Jumlah kemiskinan di Jatim saat ini, menurutnya, masih sekitar 10.85 persen. Dari jumlah itu, kemiskinan pedesaan masih menyumbang sebanyak 15.2 persen dan kemiskinan di wilayah perkotaan 6.7 persen.

Karena wilayah pedesaan masih menyumbangkan kemiskinan terbesar, maka Bank Jatim diharapkan mampu melakukan intervensi dan menjadi lokomotif penurunan kemiskinan di Jatim, melalui penyaluran akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

‘’Upaya penurunan kemiskinan ini tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan peran Pemprov saja. Sebab, anggaran yang kita miliki ini sangat terbatas. Kemampuan kita melalui APBD Jatim hanya sekitar 1.58 persen atas rasio APBD terhadap PDRB,” paparnya.

Sementara, PDRB Jatim sendiri saat ini mencapai Rp 2.189,78 triliun. Sedang APBD nya sebesar Rp 32 triliun. Peran Bank Jatim sendiri dalam penyaluran kredit mencapai Rp. 33.89 triliun. Sehingga rasio penyaluran terhadap PDRB Jatim mencapai 1,67 persen.

Kalau  total dari rasio APBD dan penyaluran kredit Bank  Jatim hanya sebesar 3.25 persen. Jumlah ini sangat kecil dalam mengintervensi penurunan kemiskinan.

Untuk itu, Gubernur Khofifah pun meminta Bank Jatim untuk mengintervensi secara spesifik melalui kredit UMKM. “Kami mohon kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim yang ada dapat berseiring dengan harapan pemprov untuk menurunkan secara signifikan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan,” pintanya.

Di hadapan seluruh pemegang saham di daerah yang terdiri dari bupati/walikota yang hadir, Gubernur Khofifah berharap agar kepala daerah bisa menjadi bagian dalam mengawal peran dari BPD Jatim agar kinerjanya bisa lebih signifikan dalam  menurunkan kemiskinan dan peningkatan IPM.

“Ini adalah lembaga profit  yang harus befikir tentang profitabilitas yang terukur, ada pula peran-peran yang berseiring dengan program prioritas dari Pemprov Jatim yang  bisa dilakukan,” jelasnya.

Perlu diketahui, Bank Jatim adalah BUMD yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas ) dan terbuka (tbk). Artinya, undang-undang yg mengatur ada di UU PT, POJK pasar modal dan PBB BJTM, dimana aturan tersebut diatas tidak mengatur persyaratan batas usia maksimal. Sementara, POJK hanya mengatur penilaian kemampuan dan kepatuhan. Sedangkan untuk, PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih mengatur BUMD secara umum, khusus terkait jumlah direksi dan komisaris. (yus, hms)