Khofifah Harap KUR Garam Sejahterakan Masyarakat

28
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ketika melihat hasil produksi garam bersama Menteri Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. Foto: Istimewa.

Kawasan Pulau Madura, khususnya wilayah Kalianget Kab. Sumenep pernah mencapai kejayaan produksi garam. Namun, karena beberapa faktor, saat ini jumlahnya menurun. Meski, tak menutup kemungkinan Kab. Sumenep dan Sampang masih tercatat sebagai daerah produksi garam terbanyak di Indonesia. Lantas, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan bisa menjadi awal titik balik kebangkitan produksi garam.

Demikian diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan Penyaluran KUR Garam Rakyat di Lapangan Bunder, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, Sabtu 13 April 2019. Menurutnya, peranan KUR dan teknologi yang memadai sangat dinantikan para petani garam. Agar kejayaan terjadi beberapa tahun lalu bisa terulang kembali.

Khofifah menambahkan di Jatim terdapat 13 kabupaten/ kota yang mempunyai lahan produksi cukup luas, meliputi Kab. Sumenep, Pamekasan, Sampang, Kota Surabaya, Probolinggo dan lainnya. Agar kondisi tersebut bisa dijadikan sebagai potensi unggulan daerah, menurut Khofifah, dibutuhkan pemetaan daerah penghasil garam dengan teknologi tepat guna. Selain itu, para pengepul diharapkan untuk menentukan standar harga, sehingga harga bisa terjaga dan tidak turun sewaktu-waktu.

“Mudah-mudahan, usaha-usaha yang dilakukan termasuk penyaluran KUR, mampu membangkitkan kesejahteraan petani garam,” katanya.

Dalam kesempatan yang dihadiri Menko Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution itu, Khofifah meminta agar segenap stakeholder saling merekatkan kerja sama lintas sektor meliputi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perguruan Tinggi (PT), dan kementerian terkait. Hal itu demi melahirkan kebijakan yang menjadikan sentra penghasil garam menjadi berlian-berlian laut.

Sementara itu dalam paparannya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kiprah pemerintah yang terus berupaya memperbaiki kebijakan untuk penyaluran KUR demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Usaha tersebut yakni mengubah peraturan di mana dulu petani garam tidak termasuk penerima KUR karena termasuk usaha galian C, saat ini diperbolehkan. Serta, pemberian kucuran KUR ke seluruh pelaku usaha tanpa melihat jenis usahanya, tanpa agunan, dan dengan bunga rendah, 7 persen/ tahun. Di samping, angsuran kredit tersebut dapat dibayarkan usai panen tiba.

Dijelaskan pula, garam yang selama ini diimpor pemerintah adalah yang diperlukan untuk produksi industri kaca atau lensa kacamata. Sebab sejauh ini, garam produksi masyarakat belum mencapai kualitas yang diharapkan sektor industri. “Pemerintah sangat menginginkan harga garam stabil di setiap waktu,” katanya.

Darmin menambahkan, solusi dari permasalahan garam, menurutnya adalah perlu dibentuk gudang. Sehingga bisa dipakai untuk menyimpan produksi garam yang melimpah serta menjadikan harga garam lebih stabil. Selain itu, dikatakannya petani perlu meningkatkan kualitas garam sesuai SNI, dan memperbaiki kuantitas produksi garam yakni dengan menggunakan teknik geomembran – memperbaiki kondisi lahan dari tradisional menjadi semi intensif serta melapisi tanah dengan terpal plastik. (dd-07, hms)