Jatim Atasi Stunting

Komitmen Jatim Perangi Stunting

233
Pakde Karwo menandatangani komitmen bersama untuk pencegahan stunting di Jatim

Dalam setahun terakhir masalah stunting memang mulai mencuat di tanah air. Di tingkat pusat, pemerintah pun mulai menjadikan masalah ini sebagai program penanganan prioritas. Begitu pula dengan di Jawa Timur. Pemprov bersama PKK juga telah mendeklarasikan pencegahan stunting. Seperti apa upayanya?

Waktu masih menunjukkan pukul 06.00, tapi halaman kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya telah dipenuhi ratusan orang. Tak hanya berasal dari ASN di lingkungan Pemprov Jatim, kader PKK daerah dan siswa-siswi usia SMA juga turut hadir.

Kehadiran ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat itu bukan tanpa sebab. Jumat pagi (14/12) itu, mereka mengikuti kampanye gerakan pencegahan stunting di Jatim. Kampanye tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam mengatasi permasalahan stunting di Jatim.

Komitmen Pemprov Jatim itu tertuang dalam Deklarasi Gubernur Jatim Cegah Stunting. Dipimpin Pakde Karwo, ratusan orang yang hadir di halaman kantor Gubernur Jatim bersama-sama turut mengucapkan deklarasi tersebut.

“Dengan ini kami berkomitmen untuk melaksanakan gerakan pencegahan stunting di Provinsi Jatim untuk mencetak generasi unggul melalui kerja sama pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil,” kata Pakde Karwo membaca naskah deklarasi.

Tak sekadar deklarasi, Pakde Karwo juga menandatangani komitmen bersama dengan 11 kepala daerah yang daerahnya menjadi lokus penanganan stunting di Jatim. Yakni, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Nganjuk, Trenggalek, Probolinggo, Lamongan, Kabupaten Malang, Jember dan Bondowoso. Penandatanganan tersebut disaksikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis, Deni Puspa Purbasari dan Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Bude Karwo.

Baca Juga  2019, Dana Desa Jatim Tembus Rp 7,4 Triliun

Melalui komitmen tersebut, Pemprov Jatim akan melakukan monitoring terhadap 11 kabupaten yang memiliki jumlah stunting tertinggi untuk mengukur keberhasilan penanganan stunting. Pakde Karwo menegaskan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan jumlah anak stunting di Jatim tidak bertambah.

Pakde Karwo menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, sekitar 29 persen anak dari keluarga mampu dinyatakan mengalami stunting. Penyebabnya adalah kesibukan orangtua di luar rumah yang kemudian menyerahkan perawatan anaknya kepada orang lain yang minim pengetahuan tentang gizi.

“Jadi, stunting bukan permasalahan kaya atau miskin, akan tetapi permasalahannya lebih kepada pola asuh yang kurang tepat,” kata Pakde Karwo.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Jatim, Pemprov Jatim melibatkan PKK melalui Taman Posyandu. Pakde Karwo menuturkan, Taman Posyandu yang ada di Jatim berjumlah 12.227. Artinya, setiap desa memiliki lebih dari satu Posyandu. Di dalam Taman Posyandu terdapat layanan Posyandu untuk aspek kesehatan, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) untuk aspek pendidikan, dan BKB (Bina Keluarga Balita) untuk aspek parenting atau pengasuhan.

Baca Juga  Cegah Stunting, Pemprov Jatim Perkuat Sinergi dan Optimalkan Sosialisasi

Menurut Pakde Karwo, model Taman Posyandu di Jatim itu cocok diterapkan di tingkat nasional sebagai solusi stunting. Apalagi, Taman Posyandu telah mendapatkan penghargaan dari Unicef (United Nations Children’s Fund), organisasi yang didirikan PBB untuk anak-anak. “Saya ucapkan terima kasih kepada PKK dan relawan pencegahan stunting atas kinerjanya selama ini,” ungkap Pakde Karwo.

Berdampak Secara Fisik dan Intelektual

Pembahasan tentang stunting sejatinya memang mencuat dalam setahun terakhir. Sejak awal tahun 2018, pemerintah RI menjadikan stunting sebagai permasalahan yang harus diselesaikan dan dituntaskan bersama-sama.

dr Meta Herdiana Hanindita SpA menjelaskan, stunting (pendek berdasarkan umur) adalah tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi (<–2Sd) berdasarkan umur dari tabel status gizi WHO Child Growth Standard. Kondisi ini disebabkan tidak tercukupinya nutrisi di seribu hari pertama kehidupan anak.

Stunting dapat menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya stunting dapat mengancam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

“Risiko penyakit degeneratif seperti diabetes ataupun stroke meningkat pada mereka yang stunting. Penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa anak-anak yang stunting, saat dewasa ternyata memiliki risiko lebih tinggi terkena obesitas, penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis,” jelas Meta yang juga staf Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak, RSUD Dr Soetomo/FK Unair Surabaya.

Baca Juga  Andriyanto: Lawan Stunting dengan Revitalisasi Posyandu

Dampak tersebut tentunya menjadikan stunting sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan negara ke depan. Apalagi jumlah anak penderita stunting di Indonesia cukup tinggi. Kementerian Kesehatan RI menyebut, satu di antara tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, di Indonesia terdapat sekitar 37 persen atau hampir 9 juta anak balita mengalami stunting. Sedangkan di seluruh dunia, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, tahun lalu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis data 100 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi prioritas intervensi stunting. Di Jatim terdapat 11 kabupaten yang menjadi lokus penanganan stunting. Yakni, Trenggalek, Kab. Malang, Jember, Bondowoso, Kab. Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Dengan adanya deklarasi Gubernur Jatim mencegah stunting dan komitmen bersama dengan 11 kabupaten dengan angka stunting tertinggi, diharapkan angka stunting di Jatim dapat terus turun dan berada di bawah 20 persen. (via, eru)