Kunjungi Ponorogo, Balai Bahasa Jatim Temui Puluhan Pewarta

37

PONOROGO – Pewarta yang bertugas di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jatim diminta menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Suharno pada rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa media massa di Kabupaten Ponorogo yang diadakan di Graha Saraswati STKIP PGRI Ponorogo, Senin (17/6/2019).

Suharno yang juga salah satu pengurus Askab PSSI Ponorogo ini juga meminta wartawan harus menggunakan Bahasa Indonesia yang benar. “Dan berita yang disampaikan wartawan harus esuai kode etik jurnalistik,” jelas Suharno.

Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat menurutnya wartawan harus berdasarkan fakta. Kehadiran Suharno dalam kegiatan itu adalah mewakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Najib Susilo.

Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Mustakim dalam arahannya menegaskan bahwa organisasi media sangat perlu terus berbenah, terutama pada aspek penggunaan bahasa yang baik dan benar. “Terus terang tantangan Bahasa Indonesia menjadi sangat berat sejak muncul media sosial. Siapapun bisa menulis bebas, sehingga meninggalkan kaidah bahasa yang baik dan benar,” kata Mustakim.

Bahasa Indonesia di media sosial menurut pandangannya jika dibiarkan akan semakin liar. “Selain bisa mengancam tata bahasa, pembiaran bisa merusak tatanan sosial hingga tatanan komunikasi. Untuk itu perlu ada pembinaan agar tidak menimbulkan kerancuan bahasa,” urainya.

Peran penting media massa saat ini menurut Mustakim adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. “Sehingga terkadang sebagian orang, terutama di kalangan dunia pendidikan, siswa lebih percaya bahasa koran daripada guru atau orang tuanya,” ungkapnya.

Dia berharap organisasi media sangat perlu terus berbenah, terutama pada aspek penggunaan bahasa yang baik dan benar beserta ikutannya.

Bukan itu saja, dia menambahkan tantangan memartabatkan Bahasa Indonesia di ruang publik sangat perlu dilakukan. “Jangan sampai menganggap Bahasa Indonesia dijadikan kelas dua. Contohlah perumahan besar selalu bahasa asing, sementara perumahan sederhana pakai nama Bahasa Indonesia. Sebenarnya boleh saja bahasa asing dipakai untuk tanda tapi Bahasa Indonesia jangan ditinggalkan,” tambahnya.

Ia mengatakan, saat ini Balai Bahasa Jatim mendapat paket kegiatan pembinaan bahasa di media massa. “Tetapi kita belum bisa menjangkau seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia melaporkan Balai Bahasa Jatim tahun 2019 ini melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa media massa di 6 Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Ponorogo. “Program lain melakukan pemantauan ke perusahaan media dan kampus agar bisa melakukan pembinaan bahasa. Terakhir nanti berupa penyuluhan Bahasa Indonesia kepada media massa,” tegasnya.

Acara diikuti oleh puluhan wartawan dari koran, majalah, radio, online serta media sekolah dan kampus yang ada di Ponorogo. (nur)