Luncurkan SE, Menteri Desa Pertegas Pengalihan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

121

JAKARTA- Arahan Presiden Jokowi agar dana desa bisa dimanfaatkan untuk penanganan dampak wabah Covid-19 langsung direspon Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Menteri asal Jombang ini pun langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, tertanggal 24 Maret 2020.

SE Menteri Desa PDTT Nomor 8/2020 tertanggal 24 Maret 2020 ini mempertegas penggunaan dana desa untuk penanganan wabah Covid-19.

Dalam SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala desa se-tanah air itu, Mendesa PDTT menegaskan bahwa, dana desa tahun ini bisa dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Teknisnya, dengan cara menggeser anggaran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Selain itu, pengalihan itu juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan anggaran belanja bidang pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD).

Baca Juga  Dana Desa Cair, DPRD Berharap Tak Ada Lagi Desa Tertinggal

Hanya, perubahan penggunaan dana desa itu harus diatur terlebih dahulu melalui perubahan APBDes. Surat Edaran Mendesa PDTT ini pun bisa dijadikan acuan untuk melakukan perubahan APBDes di masing-masing desa.

“Kecuali desa-desa yang sudah masuk kategori wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB). APBDes-nya bisa langsung diubah untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di desa masing-masing,” tegas Halim.

Untuk pelaksanaan PKTD, mantan Ketua DPRD Jatim ini menjelaskan, pola pengelolaannya harus dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.

Pekerja PKTD juga harus diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan anggota masyarakat marjinal lainnya. “Dan pembayaran upah kerja harus diberikan setiap hari,” sergahnya.

Selain itu, dalam rangka mengupayakan pencegahan penyebaran covid-19, pelaksanaan PKTD juga harus mengikuti prosedur Covid-19, yakni, social distancing (menjaga jarak aman) antarpekerja minimal 2 meter. “Khusus bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker,” imbuhnya.

Baca Juga  Jangan Terjebak Laporan Formal
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat kunjungan ke Jatim, medio Februari 2020, dalam rangka percepatan pencairan dana desa.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov Jatim, Mohammad Yasin pun mengamini kebijakan baru untuk penggunaan dana desa tersebut.

Menurutnya, apa yang diatur dalam SE Mendesa PDTT itu sudah cukup detail menjelaskan tentang penganggaran dan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, kini, pihaknya pun mengimbau kepada kepala desa se-Jatim untuk segera melaksanakan arahan dari Kemendesa tersebut.

“Untuk desa yang sudah menetapkan APBDes, silakan lakukan perubahan APBDes melalui musdes (Musyawarah Desa). Sedang untuk desa yang belum, segera sesuaikan APBDes-nya seperti arahan Pak Menteri,” ujarnya kepada Derap Desa.

Ia pun mendesak segenap kepala desa di Jatim untuk segera menyalurkan dan merealisasikan dana desa guna penanganan wabah Covid-19 dan penanggulangan dampaknya bagi ekonomi masyarakat desa.

“Itu penting untuk pencegahan penularan virus Corona, serta membantu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di pedesaan,” tegasnya. (*)