Menikmati ‘Pelipur Lara’ di Desa Wisata Penglipuran Bangli

292

Alunan gending tradisi Bali seolah menjemput mereka yang berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran. Syahdu, menenteramkan dan penuh pesona, seiring suasana nan asri, sejuk, dan pemandangan indah di objek wisata yang masuk wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali itu.

Kala para wisatawan memasuki pintu gerbang Desa Wisata Penglipuran, sayup-sayup gending tradisional itu mengalun. Sesaat ada sosok perempuan muda tampak menyapu dan membersihkan sampah di seputar jalanan.

Adalah Nengah Darmiani, satu dari 12 orang yang bekerja di Desa Wisata Penglipuran. “Pekerjaan dan tugas kami ya…seperti ini, menyapu dan bersih-bersih sampah. Setiap hari,” kata Nengah Darmiani.

Wajar jika Penglipuran didaulat sebagai salah satu desa wisata terbersih ketiga di dunia. Nyaris tak terlihat sampah atau kotoran di sepanjang jalan masuk menuju objek wisata tersebut. Yang tampak justru keindahan dan warna-warni bebungaan dan tumbuh-tumbuhan yang menghiasi jalan atau taman rumah-rumah adat khas Bali.

Udara pun relatif bersih dan sejuk, karena kawasan tersebut melarang kendaraan bermotor masuk ke sana. Bahkan jenis kendaraan lain seperti sepeda angin, tak terlihat di sana. Jadi, bisa dibayangkan betapa segarnya udara di sana.

Siapa pun yang pelesir ke kawasan itu pasti senang, takjub dan terpesona. Desa Wisata Penglipuran bak surga ‘mengejawantah’. Wisatawan atau pengunjung akan merasakan suasana yang tenang, nyaman, damai dan tenteram. Bisa sebagai ‘pelipur lara’ bagi yang galau atau pikirannya sedang kalut atau suntuk.

Menurut Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran, I Nengah Moneng, kata ‘penglipuran’ yang pertama bermakna ‘pengeling-eling pura atau tempat asal’. Yang kedua bisa pula diartikan ‘penglipur atau pelipur lara/duka’.

Baca Juga  Relaksasi Diri di Wana Wisata Alam Kandung

Penglipuran semula menahbiskan diri sebagai desa adat sejak sekitar 1993 hingga 2011. Namun sejak 15 Desember 2012 diresmikan sebagai desa wisata berbasis masyarakat oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir Firmansyah Rahim.

Berbasis masyarakat artinya Desa Wisata Penglipuran bervisi komunitas, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Keberadaannya diharapkan mampu menyejahterakan warganya dengan terus melestarikan budaya, kearifan lokal dan adat istiadat.

Moneng, mengatakan, pihaknya juga tidak menutup diri pada kehadiran budaya moderen yang masuk, selama tidak merusak dan mencederai budaya setempat. “Kami sangat terbuka pada budaya moderen,” lanjutnya.

Setelah mendeklarasikan diri sebagai desa wisata, Penglipuran mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat serta membangun kerjasama dengan berbagai kalangan akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat adat.

Penglipuran memiliki hak otonom dalam melaksanakan adat istiadat sesuai Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. “Kami saat ini sedang menunggu Pergub untuk mengelola desa adat sebagai badan usaha milik desa (BUMDes),” lanjut Moneng. Penglipuran tidak memiliki BUMDes karena masuk wilayah Kelurahan Kubu.

Prestasi dan Penghargaan

Desa Wisata Penglipuran kerap mengikuti dan meraih prestasi bagus di berbagai even lomba, seperti menyabet juara I Cipta Award 2013, Juara II Desa Wisata Tingkat Nasional 2014. Juga Desa Wisata Standar ASEAN 2013, Juara I Homestay Tingkat Provinsi, Standar Homestay Asia, kemudian Green Destination Sustainable 2019 dan penghargaan non-tourism sebagai kampung iklim. Termasuk terbaik ketiga desa wisata terbersih tingkat dunia setelah desa di India dan Belanda.

Baca Juga  Pemerintah Sediakan 1.800 Beasiswa untuk Milenial Jatim

Prestasi-prestasi itu justru memacu semangat dan memicu warganya kreatif dan inovatif. “Prestasi dan penghargaan itu juga menjadikan kami memiliki tanggung jawab besar,” kata Nengah Moneng.

Inovasi dan kreativitas memang harus muncul guna lebih meningkatkan kualitas destinasi wisata. Menurut Moneng, sudah ada paket-paket wisata, atraksi hingga penyiapan homestay. Yang masih dalam ganjalannya adalah keberadaan toilet yang memadai. Apalagi jika jumlah pengunjung meluber seperti saat liburan.

Buah dari capaian itu semua bisa dirasakan melalui pendapatan tiket tanda masuk lokasi wisata. Pada tahun 2018 meraup sekitar Rp 4,4 milyar dan meningkat Rp 4,7 miliar pada tahun 2019.

Menarik bukan? Ya, dari satu lokasi objek wisata saja Pemkab Bangli mampu meraup milyaran rupiah. Wajar pula jika daerah-daerah lain melakukan studi banding atau studi tiru, termasuk Pemprov Jatim. “Desa Wisata Penglipuran memang menarik untuk dijadikan ajang studi tiru,” kata Plt Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Aries Agung Paewai.

Penentuan harga tiket Desa Wisata Penglipuran berdasarkan Perbup Nomor 47 Tahun 2014,
wisatawan domestik dewasa Rp 15.000 dan anak-anak Rp 10.000. Sedangkan wisatawan mancanegara dewasa Rp 30.000 dan anak-anak Rp 25.000. “Sedangkan jumlah kunjungan rata-rata perhari 800 dan bisa menembus 4000 wisatawan saat hari libur,” lanjut Moneng.

Pengelolaan tiket langsung dari Pemkab Bangli melalui dinas terkait. Sedangkan pembagiannya, 40 persen untuk pengelola desa wisata (20 persen masuk kas desa dan 20 persen pengelola desa wisata) dan 60 persen Pemkab. Untuk homestay dipotong 20 persen yang masuk pengelola desa wisata.

Baca Juga  Menjemput Senja di Wisata Edukatif Khas Pedesaan

Luas kawasan Desa Wisata Penglipuran sekitar 9 hektar dengan total 77 pekarangan. Setiap pekarangan terdiri dari dua rumah adat, dapur tradisional dan balai sakenem serta tempat suci bernama sanggahan. Ada pula kawasan hutan bambu dengan luas 45 hektar, yang menjadi ciri khas dan andalan Penglipuran. Jumlah penduduk sekitar 1.038 jiwa dan terdiri dari 240 kepala keluarga (KK).

Tiga Bangunan dan Karang Memadu

Setiap pekarangan harus memiliki tiga bangunan tradisi yakni angkul-angkul atau gerbang, balai tradisional dan balai sakenem sebagai tempat upacara. Bangunannya rata-rata masih menggunakan bahan dari bambu, batu padas dan kayu.

“Dan setiap ada perbaikan atau renovasi rumah karena kerusakan, akan mendapat dana subsidi dari desa adat senilai Rp 5 juta,” kata Moneng.

Salah satu adat yang masih dipertahankan dan hingga kini belum ada satu warga setempat pun yang melanggar adalah ‘karang memadu’. Ini adalah sebuah tempat agak terpisah yang disiapkan bagi mereka yang selingkuh, berpoligami (beristri lebih dari satu) dan poliandri (bersuami lebih dari satu).

“Kami terapkan hukum adat, antara lain hak beribadah yang tidak bisa bersama-sama warga lain dan sanksi-sanksi adat lainnya. Kami sangat menghargai perkawinan dan menghargai kaum wanita. Tujuannya agar kehidupan rumah tangga mereka bahagia,” tutur Moneng.

Hingga saat ini tidak ada yang melanggar. Namun sanksi tersebut tidak berlaku bagi penduduk yang sudah keluar dari Penglipuran. “Kami masih mempertahankan adat dari leluhur ini dan akan terus kami jaga,” lanjutnya. (edt)