Optimalisasi Bakorwil dengan East Java Super Corridor

85
Rencana desain EJSC yang akan dibangun Pemprov Jatim.

Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan akan melakukan optimalisasi pada lima Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) di Jatim. Yakni, Jember, Madiun, Pamekasan, Malang, dan Bojonegoro. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengoptimalisasi peran Bakorwil adalah dengan membangun East Java Super Corridor (EJSC) di lima Bakorwil tersebut.

“Itu salah satu program Gubernur Khofifah. Akhir tahun ini, program EJSC pada lima Bakorwil akan tuntas sarana dan prasarananya,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jatim Moh Rudy Ermawan Yulianto, Jumat (10/5/2019).

Dirinya menjelaskan, saat ini EJSC masih dalam tahap perencanaan. Ia menargetkan akhir tahun sudah bisa difungsikan. Untuk membangun EJSC, Pemprov Jatim menyediakan anggaran Rp 3 sampai 3,5 milliar untuk lima Bakorwil, termasuk furniture-nya.

Rencana pembangunan EJSC milik Pemprov Jatim.

Menurut Rudy, pihaknya hanya melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung dari program tersebut. Dengan merenovasi dan mengembangkan bangunan yang sudah ada agar menjadi lebih representative dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang akan ada di masing masing bakorwil tersebut. Konsep desain bangunan ini diperuntukkan untuk usia milenial sehingga desain dibuat dinamis dan rekreatif dengan menghindarkan batas-batas formal dan tertutup. Sesuai jiwa anak anak milenial.

Ia menjelaskan, EJSC bukan hanya digunakan untuk pelatihan, namun juga mendekatkan sebagian perizinan di masing-masing Bakorwil. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke Surabaya untuk mengurus perijinan. Cukup di bakorwil.

Gedung ini juga menampung kegiatan anak-anak muda seperti fotografi, videografi, desain, dan sebagainya sebagai tempat bertemunya anak anak kreatif. Setelah direnovasi, gedung ini juga akan dilengkapi beberapa fasilitas seperti ruang rapat, ruang sekretariat, co-working space, science technopark, dan command center.

“Ada cafe untuk tempat nongkrong dan membahas pekerjaan, serta ruang pelatihan untuk pelajar atau mahasiswa yang baru lulus. Termasuk pemberian sertifikat seperti pada pelaku jasa konstruksi,” imbuhnya.

Rudy mengakui pihaknya hanya menyediakan sarana prasarana. Untuk pendidikan dan pelatihan di EJSC merupakan tugas dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Sedangkan untuk penyediaan tenaga kerja menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Perekonomian dan beberapa OPD yang lainnya. (uul, ins)