Pemkab Jember Berdayakan Usaha Kecil demi Atasi Dampak Covid-19

211

Situasi dan kondisi yang ditimbulkan oleh wabah virus corona atau Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan. Ekonomi masyarakat pun terdampak. Sejumlah langkah pemberdayaan disiapkan Pemerintah Kabupaten Jember guna meminimalisir dampak tersebut.

Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember memesan APD (Alat Pelindung Diri) bukan dari pabrik-pabrik besar. “Tetapi melalui seluruh penjahit yang ada di Kabupaten Jember,” ujar Bupati Jember, dr Faida MMR.

Apalagi jumlah APD untuk para tenaga kesehatan dinilai kurang. Masing-masing penjahit di Jember akan diberi tugas mengerjakan masker dan baju APD. Pemkab membagikan bahannya, sedangkan ongkos jahit dibayar sesuai jumlah APD yang dihasilkan.

Pemkab juga memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jember. Mereka dikerahkan untuk membuat cairan pencuci tangan, dengan panduan penuh dari dinas terkait.

Order baju APD dan masker telah dilakukan ke satu desa, yakni Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji. “Upaya ini guna mempertahankan ekonomi masyarakat,” tutur bupati.

Baca Juga  Satu Lagi Santri Ponpes Temboro Magetan Asal Ponorogo Dinyatakan Positif Covid-19
Pemkab Jember mengorder APD ke usaha kecil.

Selain melakukan pemberdayaan, pemerintah juga memberikan bantuan bahan makanan untuk para pekerja yang terhambat pekerjaannya. Bantuan juga berasal dari donasi relawan.

Bahan makanan untuk bantuan tersebut dibeli dari penjual di pasar tradisional yang sepi pembeli. “Bukan dengan memborong di tempat lain,” katanya. Untuk pasar yang sudah diinformasikan jam operasionalnya, dibuat penjualan secara daring (online). Pihak yang mengantar adalah ojek pangkalan.

Bupati menjelaskan, Dinas Komunikasi dan Informatika akan memproses pembuatan aplikasi untuk mlija daring atau penjualan bahan makanan secara daring itu.

Dengan kebijakan ini, lanjut bupati, akhirnya perlahan akan menjadi ekonomi berbasis rakyat dan berbasis daring. “Pemerintah hadir dengan menghubungkan informasi pembeli, pembuat aplikasi, ojek tradisional, dan pedagang,” katanya.

Banyak yang masih akan diatur melalui data. Termasuk monitor pekerja tiap kecamatan oleh dinas masing-masing. Seperti Dinas Pendidikan monitor pedagang di sekolah, Disperindag mendata pedagang pasar, Dishub mendata tukang becak dan ojek tradisional, sopir angkot, juga buruh harian. (*)