Pemkab Madiun Sabet Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik

66

Beberapa waktu lalu Pemkab Madiun menerima piagam penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai Pemerintah Daerah terbaik se-Indonesia dalam penyaluran dana desa tahap I tahun 2020. Kali ini, kembali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mendapat piagam penghargaan serupa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Piagam itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, mewakili Bupati H Ahmad Dawami yang sedang dinas keluar negeri. Piagam penghargaan diserahkan pada acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Jatim, di Gedung Grahadi Surabaya (21/2), disaksikan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar dan para bupati se-Provinsi Jawa Timur.

Wabup Madiun itu juga didaulat memberi pemaparan tentang penyaluran dana desa, lantaran Kabupaten Madiun menjadi pemerintah daerah terbaik se-Indonesia dalam hal penyaluran dana desa tahap I tahun 2020.

Baca Juga  Forkopimda Jatim dan Serikat Buruh Sepakat Ciptakan Jatim Kondusif

Menurut Wabup, dana desa di Kabupaten Madiun bisa tersalur pada Januari karena memang dari tahap perencanaan hingga penyalurannya sesuai dengan aturan. Itu sebagai bentuk komitmen menjalankan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satunya adalah kucuran dana desa. “Jadi setiap rupiah yang keluar dari dana desa harus bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Wabup Madiun bersama jajarannya bergambar bersama (foto atas) dan saat menerima penghargaan dari Gubernur Jatim (foto bawah)

Dipaparkan pula analisa penggunaan dana desa di Madiun dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Dan ternyata dana desa sebagian besar untuk infrastruktur. Hal tersebut menjadi pemikiran pihak Pemkab karena pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun terkesan ‘copy paste’ sehingga pihaknya menyusun program Smart Perencanaan Pembangunan Desa.

Sehingga, lanjutnya, program kegiatan yang didanai dari dana desa digali mulai dari Musyawarah Dusun yang dilaksanakan pada Mei, kemudian ke Pra-Musyawarah Desa dilaksanakan pada Juni dilanjutkan Musyawarah Desa dan bulan berikutnya pelaksanaan Musrenbang Desa, dengan estimasi pagu anggaran pada tahun sebelumnya.

Baca Juga  Bareng BPBD, Sekdaprov Heru Pimpin Bersih-Bersih Sungai di Kawasan Waru

Kemudian bulan Oktober dilanjutkan dengan Desk Raperdes dan pada Desember APBDes ditetapkan, dan penyaluran anggaran sudah bisa dilakukan Januari. Adapun dana desa yang tersalur pada tahap I sebesar Rp 63 miliar lebih untuk 198 desa di Kabupaten Madiun, meski ada 4 desa sempat tertunda karena kendala adanya Pilkades.

“Tapi saat ini dana desa untuk 4 desa sudah tersalurkan. Acuan kegiatan dana desa tetap pada visi misi kami (Pemkab Madiun). Demi efektivitas dana desa maka kegunaanya disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan,” ujar Wabup seraya menambahkan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat untuk kegiatan dana yang didanai dari desa.

Penyaluran dana desa ini sudah terintegrasi dengan pemkab dan pemerintah pusat sehingga terpantau. “Kita selalu menghimbau kepada kepala desa dalam perencanaan selalu melibatkan LKMD dan BPD agar penggunaan dana desa sesuai priotitas dan benar-benar kebutuhan bukan karena asas kepentingan,” tutur dia. (*)