Pemprov Jatim Siap Berikan Terapi Psikososial untuk Korban Terorisme

71
Pemberian Kompensasi LPSK para Korban Terorisme Ledakan Bom di Gereja St Maria Tak Bercela dan Polrestabes Surabaya

Genap setahun insiden ledakan bom di sejumlah rumah ibadah di Surabaya dan Polresta Surabaya. Namun, bagi para korban, waktu setahun masih sebentar untuk melupakan kejadian itu.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap memberikan terapi psikososial kepada korban terorisme ledakan bom tersebut. Menurutnya, kebutuhan psikososial terapi atau rehabilitasi ini dinilai sangat penting untuk menumbuhkan semangat mereka.

“Kalau memang dibutuhkan psikososial terapi kami akan segera melakukan koordinasi teknis dengan dinas terkait,” ungkap Khofifah pada acara Pemberian Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada para korban ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela dan Polrestabes Surabaya dan Penandatanganan MoU LPSK dengan Universitas Brawijaya, RS. dr. R. Koesma Tuban, dan HIMPSI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/5).

Dia menjelaskan, kewajiban memberikan pendampingan psikososial terapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Apalagi, ada korban yang masih duduk di bangku SMP yang artinya semangat belajarnya harus terus didorong dan jangan sampai turun. “Kita semua juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga bangsa,” tuturnya.

Khofifah menyapa para korban terorisme ledakan bom yang hadir di Grahadi.

Khofifah menambahkan, dikumpulkannya korban beserta keluarga korban pada kegiatan ini merupakan bentuk penguatan. “Pemberian restitusi dan kompensasi Ini merupakan regulasi yang sudah diputuskan undang-undang,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada program Nawa Bhakti Satya yang digagasnya salah satunya yaitu Jatim Harmoni. Program Jatim Harmoni ditujukan untuk memuliakan masyarakat Jatim dengan membangun harmonisasi dan partnership. “Kami berharap seluruh masyarakat Jatim bisa merasa nyaman, aman, damai dan semua bisa terlindungi termasuk dari ancaman terorisme,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pemberian kompensasi didasarkan atas putusan pengadilan yang memerintahkan negara membayarkan kompensasi bagi 16 korban terorisme di Surabaya sebesar Rp 1,1 miliar.

“Pembayaran kompensasi ini membuktikan aturan tentang hak-hak korban yang dituangkan dan dijamin dalam undang-undang,” terangnya.

Ditambahkan, pembayaran kompensasi kepada para korban terorisme seperti kasus ledakan bom di Surabaya merupakan sejarah baru dalam dunia hukum. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka terdakwa maupun terpidana. Namun, saat ini sudah ada jaminan terhadap hak-hak para saksi dan korban.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembayaran kompensasi ini, dapat dijadikan sebagai secercah harapan untuk dapat memulihkan kehidupan para korban,” tutur Hasto. (uul, hms)