Pencairan Dana Desa Minim, Besok, Khofifah Kumpulkan 7.724 Kades se-Jatim

980

SURABAYA- Masih rendahnya progres pencairan dana desa di Jatim saat ini membuat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa resah. Karenanya, ia memutuskan mengumpulkan semua kepala desa se-Jatim, besok, Selasa (25/2/2020).

Kegiatan percepatan dan pengelolaan dana desa itu sekaligus sebagai tindak lanjut dari kegiatan serupa, yang diikuti bupati/walikota di Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/2/2020).

Rencananya, pertemuan soal dana desa yang diikuti 7.724 desa se-Jatim itu akan digelar di Jatim Internasional Expo, Jl A. Yani, Surabaya.

“Ya nanti tanggal 25, Insya Allah kepala desa juga kita undang. Seluruh kepala desa, supaya sama-sama terkonfirmasi,” ujar Gubernur Khofifah usai acara di Grahadi.

Selain kepala desa, dalam acara itu juga akan dihadiri Sekdakab se-Jatim, camat se-Jatim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kapolres dan juga Kajari se-Jatim.

Baca Juga  Khofifah Apresiasi Peran Swasta Kembangkan SMA/SMK

“Total 8.436 undangan, terdiri kepala desa, camat, sekda kabupaten, Kepala PMD, Kajari, Kajati, Polda Jatim, dan Kapolres serta narasumber dari Kementerian Desa,” kata Kadis PMD Prov. Jatim, Mohammad Yasin, usai Rapat Terbatas dalam rangka Persiapan Percepatan Pencairan, dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, Jumat (21/2).

Dalam pertemuan nanti, pemerintah provinsi berupaya mendorong pemerintah kabupaten/kota dan desa, untuk mempercepat proses pencairan tahap pertama dana desa sebesar 40%, sehingga ekonomi di desa segera bergerak.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, hingga Kamis, (20/2/2020), jumlah desa yang sudah berhasil mencairkan dana desa tahap I masih sebanyak 303 desa. Jumlah itu terbilang sangat minim, karena secara prosentase hanya sekitar 1,36 persen dari total jumlah desa di Jatim yang sebanyak 7.724 desa.

Sebaran jumlah desa yang sudah mencairkan dana dari APBN itu pun hanya tersebar di empat kabupaten. Rinciannya, Kabupaten Madiun sebanyak 198 desa (100 persen), Kab. Pacitan 96 desa (57,8 persen), Kab. Ponorogo 6 desa (2,13 persen) dan Kab. Tulungagung hanya 3 desa (1,16 persen).

Baca Juga  Dana Desa Jatim 2020 Tembus Rp 7,65 Triliun, Berikut 10 Kabupaten dengan Alokasi Terbesar dan Terkecil

Minimnya jumlah desa yang bisa mencairkan dana desa itu, karena adanya sejumlah kendala. Di antaranya, belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang dana desa, dan masih banyaknya desa yang belum mengesahkan APBDes.

“Total dana desa di Jatim tahun ini sebesar Rp7,6 triliun. Dana itu harus bisa diserap dalam waktu satu tahun,” tegasnya.

Adapun kegiatan yang harus dilakukan yaitu, bidang pembangunan (infrastruktur desa yang mendukung kegiatan ekonomi desa red), sarana olahraga, pengembangan BUMdes, padat karya tunai (pembangunan selokan, peninggian muka jalan atau pembangunan fasum lain, dengan tenaga kerja dari warga sekitar-red), serta penanggulangan kemiskinan.

“Dana saat ini ada di bendahara negara, tinggal diambil oleh desa, dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan,” imbuhnya. (*)