Pendamping Desa Intervensi Anggaran

121

Salam sejahtera untuk Derap Desa dan Tim CSWS FISIP Unair,
Perkenalkan, saya seorang perangkat desa. Saya mau menceritakan masalah yang saya sendiri tidak tahu harus mengambil tindakan apa. Begini, ada oknum yang mengaku eks pendamping PNPM yang sekarang menjadi pendamping desa. Yang jadi masalah, oknum tersebut membawa surat tugas dari provinsi dan selalu ikut campur dalam hal penganggaran desa. Sepertinya, oknum itu ingin memainkan penganggaran di BKAD. Akibatnya, saat ini terjadi kerugian yang mencapai sekitar Rp 4 miliar. Lalu bagaimana solusinya? Mohon saran dan penjelasannya.
Demikian, terima kasih.

Eko, Jombang

Jawaban:

Salam hormat Pak Eko,
Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kontrak fasilitator PNPM dengan Permendagri telah berakhir pada Desember 2014. Namun Kemendesa PDTT mengontrak eks fasilitator PNPM pada 1 Juli 2015 s/d 31 Maret 2016 untuk mendampingi program pemberdayaan masyarakat (Dana Desa). Sebab, kala itu, Kemendesa PDTT memang belum melakukan rekrutmen pendamping desa yang baru. Pemprov Jatim dan Pemerintah kabupaten/kota kala itu juga masih menggunakan eks fasilitator PNPM, namun untuk pendampingan dana yang bersumber dari APBD, bukan lagi APBN.
Maka, untuk memastikan kebenaran oknum tersebut sebagai fasilitator PNPM, Anda dapat meminta bukti berupa sertifikasi yang telah diterimanya. Mengingat Pasal 27 ayat (1) Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa menyebutkan, tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
Kedua, Anda juga perlu memahami tentang apa dan siapa Pendamping Desa. Dalam Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 juga disebutkan, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
Dalam Pasal 4 juga disebutkan, pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a) tenaga pendamping profesional; b) kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau c) pihak ketiga.
Pasal 5 lalu menjelaskan, tenaga pendamping professional terdiri atas: a) pendamping desa; b) pendamping teknis; dan c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis berkedudukan di kabupaten, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi. Sementara kader pemberdayaan masyarakat desa berkedudukan di desa.
Untuk pihak ketiga, dalam Permendesa itu juga dijelaskan, bahwa pihak ketiga itu terdiri dari: a) LSM; b) Perguruan Tinggi; c) Organisasi Kemasyarakatan; atau d) Perusahaan. Sumber keuangan dan kegiatan pihak ketiga, tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau desa.
Lalu apa tugas para pendamping itu? Dalam pasal 12 Permendesa itu sedikitnya disebutkan 7 tugas pendamping desa. Di antaranya, mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dari deskripsi di atas, jelas kiranya bahwa Pendamping Desa tidak memiliki kewenangan mengatur dan menggunakan dana desa, apalagi hingga berhubungan dengan BKAD. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan, pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
Dengan adanya pasal ini, maka Anda dapat memberikan masukan dan rekomendasi pada kecamatan agar mempertimbangkan evaluasi oknum yang Anda maksud, agar apa yang dilakukan selama ini tidak menghambat kinerja pemerintahan desa.
Demikian jawaban dari kami, semoga bisa menjadi solusi. Terimakasih. (*)