Rakor Program Prioritas Bidang Kesehatan, Khofifah Minta Layanan Disinergikan

187
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan sekaligus paparan pada acara Rakor Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Bumi Surabaya.

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pelayanan bidang kesehatan yang dirancang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bisa disinergikan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jatim.

“Mohon dibangun sinergitas yang komprehensif dalam hal layanan kesehatan baik di sisi kuratif,promotif maupun preventifnya, sehingga bisa memberikan layanan yang berkualitas,” ungkap Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jatim, di Hotel Bumi, Surabaya, Jumat (12/4).

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain, Kepala Badan PPSDM KementerianKesehatan RI, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, serta 136 peserta yang terdiri dari kepala dinas kesehatan kab/kota se-Jatim dan Direktur RS Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk RS UPT Dinkes).

Gubernur Khofifah menjelaskan, salah satu sinergitas yang penting yakni koordinasi antara pos kesehatan desa (poskesdes), klinik pratama, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan RS daerah tentang sistem perujukannya. Distribusi dokternya juga harus dicek betul sehingga bisa mencapai lingkup terkecil. “Kita harus melihat jumlah dokter yang tersedia dengan kemungkinan distribusi dokter di seluruh wilayah Jatim,” ujarnya.

Ditambahkan, khusus bagi pos kesehatan pesantren (poskentren) harus diberikan pendampingan secara intensif, supaya juga bisa mendapatkan kapitasi dari fasilitas BPJS. Apalagi, jumlah pesantren di Jatim mencapai 6.003 dengan jumlah santri mencapai lebih dari 1 juta orang. “Keberadaan poskestren menjadi penting untuk bisa mewujudkan santri di Jatim sehat dan bersih,” imbuh Gubernur Khofifah.

Terkait perawat, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa seorang perawat yang disebar hingga ke desa-desa mendapatkan honor dari APBD Provinsi dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.450.000. Nilai ini memang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Oleh sebab itu, setiap kabupaten/kota diharapkan bisa menambah hingga memenuhi nilai standar UMR yang ditentukan.

“Mari kita koordinasikan untuk bisa sharing honor perawat untuk perluasan cakupan cakupan usaha peningkatan kesehatan masyarakat,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari menambahkan bahwa ini merupakan salah satu usaha agar para perawat tersebut bisa kerasan dan nyaman.

Selain itu, khusus untuk penyakit tidak menular (PTM) tidak bisa dilakukan sekedar deteksi dini, namun juga kesadaran kolektif semua pihak. Persoalan life style atau gaya hidup menjadi faktor penentu kesehatan.  Berdasarkan data yang ada, pola hidup sehat rata-rata sampai dengan umur 62 tahun, sehingga saat memasuki lansia banyak yang tidak sehat.

“Yang perlu diseriusi bersama yakni langkah preventif akan kenaikan penderita diabetes, sebab diabetes ini bisa berdampak pada kesehatan mata, jantung, ginjal dan lainnya. Karenanya mari kita jaga pola hidup sehat,” terang Gubernur Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memukul gong secara simbolis sebagai tanda dibukanya Rakor Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Bumi Surabaya.

Kesehatan Remaja Jadi Perhatian

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan sejak di usia remaja. Berbagai pengetahuan dan sosialisasi harus diberikan agar mereka bisa mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi sejak remaja, saat kehamilan, hingga saat persiapan persalinan.

“Jadi sebetulnya circle yang harus dijaga yaitu anak remaja, jika mereka sadar kesehatan maka akan bisa mencegah segala hal. Termasuk AKI, AKB, maupun stunting pada anak,” tegasnya.

Menurutnya, terkait meningkatnya kasus anemia pada remaja solusinya tidak hanya sekedar dengan memberikan tablet zat besi. Pemberian tablet zat besi ini biasanya jika lupa maka obatnya tidak akan diminum teratur, sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menyiapkan hidroponik  atau tanaman obat keluarga (toga) di tiap rumahnya.

“Lewat tanaman hidroponik yang ada di rumahnya masing-masing, maka mereka akan termotivasi untuk mengkonsumsinya. Kalau seperti ini maka sustainabilitynyapenanganan anemia ini akan lebih terjaga,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, di Situbondo Jatim telah ada best practice untuk membangun tradisi makan sayur dan buah. Salah satunya dengan inovasi pembuatan jelly dari daun kelor, sehingga mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa menyukainya.

“Format teknologi pangan dan pertanian bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Melalui forum ini mari kita rumuskan action plan untuk mewujudkan masyarakat Jatim lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan, kolaborasi terkait kebijakan dan pelayanan kesehatan terus dilakukan antara pusat dan daerah. Koordianasi ini dilakukan untuk mengetahui berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di daerah. “Kami tidak bisa melihat dari pusat ke bawah begitu saja, namun masalah di daerah harus dipetakan sehingga semua mengetahui solusinya seperti apa,” ungkapnya.

Ia berharap, terobosan dan intervensi dari daerah juga dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah yang ada. Dicontohkan, di Jatim tidak semua daerah memiliki kasus stunting, maka penanganan intensif tidak bisa disamaratakan di semua daerah. “Kebijakan lokal seperti tradisi yang baik di masyarakat harus tetap dilestarikan untuk bisa merubah mindset masyarakat tentang pentingnya kesehatan,” terangnya. (hms, fan)