Rapat dengan Menko Maritim, Khofifah Upayakan Perizinan Kapal Nelayan Satu Atap

83
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan rapat bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengupayakan kemudahan perizinan bagi nelayan di Jatim. Foto: Istimewa.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengikuti Rapat Koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai Dengan 30 Gross Ton (GT) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin 15 April 2019 sore.

Di sana ia menyampaikan harapan agar proses perizinan kapal bagi para nelayan bisa dipermudah. Caranya, dengan menjadikan pelayanan pengurusan dokumen kapal satu atap saja melalui sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS).

“Kami merekomendasikan pengurusan dokumen, baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dijadikan satu termasuk dengan Pemprov. Kami siap membantu, apalagi kami memiliki lima Bakorwil yang bisa dijadikan sebagai tempat perizinan satu atap,” katanya.

Menurutnya langkah tersebut nantinya bisa mempermudah perizinan nelayan, utamanya yang berada di kawasan selatan Jatim. Sebab, saat ini lokasi kantor Kemenhub seperti Kesyahbandaran (KS), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sebagian besar berada di pantai utara Jatim. Sehingga kondisi tersebut menyulitkan nelayan di pantai selatan.

Seperti diketahui, proses perizinan kapal memiliki tahapan yang panjang. Untuk pengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di bawah kewenangan Kemenhub. Sedangkan perizinan Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berada dalam kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

“Penyatuan perizinan-perizinan tersebut juga bisa dimungkinkan melalui UPT Pelabuhan Perikanan yang kami miliki. Selain itu kami juga minta agar ahli ukur kapal dan jumlah KSOP di Jatim bisa ditambah lagi, sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini para nelayan,” tutur orang nomor satu di Jatim itu.

Ia melanjutkan, Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan siap memberikan pendampingan para nelayan mengenai pengurusan perizinan melalui portal. Sebab, tidak semua nelayan memahami mekanisme pengisian melalui kanal tersebut.

“Kami menyiapkan tim yang akan mendampingi cara pengisian dalam portal. Ini semua untuk memberikan percepatan dan kemudahan layanan di Jatim,” tambahnya.

Selain mempermudah pelayanan perizinan perikanan tersebut, gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengusulkan agar diadakan penyeragaman batasan interval ukuran atau Gross Ton (GT) kapal. Untuk itu, ia telah mengirim surat kepada Menteri KKP agar pada standar GT tertentu, kewenangannya diberikan kepada Pemprov.

Sementara itu, terkait larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang, Khofifah mengatakan telah menyampaikan surat kepada Menteri KKP untuk menerbitkan surat perpanjangan izin kapal perikanan dengan cantrang standar tertentu.

“Begitu surat izin dari menteri KKP keluar, maka surat edaran tentang perpanjangan izin cantrang akan  kami keluarkan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) di setiap proses kebijakan yang dikeluarkan. Sebab, keadaan satu daerah dengan daerah lain berbeda.

“Monev harus terus jalan, salah satunya terkait cantrang. Peraturan juga harus disesuaikan tiap daerah. Tidak serta merta yang berlaku di Jateng juga cocok di daerah lain seperti Jatim. Kita harus disiplin, bila tidak masa depan bisa rusak,” pungkasnya. (dd-07, hms)