RAPBD Disetor Paling Lambat 30 November 2019

71
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dalam rapat sosialisasi Permendagri

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Heru Tjahjono meminta agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD tersebut dinilai sangat penting karena berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat.

“Apabila dalam penetapan APBD terlambat maka akan banyak program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target,” terangnya

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka rapat sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Artha 501 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Kamis (4/7) pagi.

Untuk mencapai keinginan tersebut, Heru Tjahjono mengingatkan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penetapan APBD. Pertama, soal proyeksi pendapatan APBD 2020. Kedua, program kegiatan prioritas dan penyusunan struktur pendapatan belanja. Ketiga, soal penyelenggara yang mengacu pada PP No. 12 tahun 2019.

Hal senada juga diungkapkan  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Syarifuddin. Dirinya menjelaskan, dengan disosialisasikannya Permendagri No. 33 Tahun 2019, diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dari pemerintah daerah dalam hal penyetoran APBD.

Karena, APBD merupakan instrumen pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kecepatan dan ketepatan dalam penyususan RAPBD merupakan langkah krusial yang dapat mempengaruhi performa pelayanan.

Dia pun menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah. Dirinya minta agar keduanya harus terjalin koordinasi yang baik. Sehingga, penetapan APBD bisa ditetapkan tepat waktu.

“Rancangan APBD harus segera disetor oleh setiap kepala daerah paling lambat tanggal 30 November 2019,” ujarnya.

Dirinya berharap, setiap daerah diharapkan agar mereka mulai menyusun RAPBD untuk kemudian bisa segera diserahkan ke DPRD. Dalam rapat tersebut, hadir pula Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Kemendagri RI Muhamad Valiandra, Ketua DPRD se-Jatim, serta perwakilan masing-masing OPD di Jatim. (uul, hms)