Sekdaprov Jatim: Selama ini Dana BK Telah Sesuai Prosedur

61
Sekdaprov Jatim, Heru Tjahono

Dua pekan terakhir, perhatian publik di Jatim sempat tertuju pada kasus dana Bantuan Keuangan (BK) provinsi ke Pemkab Tulungagung. Itu lantaran sejumlah rumah pejabat dan kantor OPD Pemprov Jatim sempat digeledah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai muntahan dari kasus korupsi di Kota Marmer itu.

Lalu adakah prosedur yang salah dari BK Provinsi selama ini? Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di sela Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (16/8) mengungkapkan, proses pemberian BK Provinsi ke kabupaten/kota selama ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Tahun ini, ia pun kembali menekankan agar prosedur pengajuan dana BK provinsi pada anggaran P-APBD 2019 dan R-APBD 2020 harus seusai ketentuan yang ada. ‘‘Semuanya harus melalui prosedur yang ditentukan,’’ tegasnya.

Sekdaprov yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mengungkapkan, selama ini, proses dana BK selalu diawali dengan usulan dari kabupaten/kota. Usulan dari bupati/walikota itu ditujukan kepada Gubernur Jatim.  Selanjutnya, gubernur akan mendisposisi pengajuan itu kepada Sekdaprov Jatim. Lalu, Sekdaprov akan mendisposisi usulan itu kepada Bappeda dan BPKAD untuk dirapatkan bersama OPD terkait, sesuai dengan sektor yang diusulkan.

Dalam rapat kajian itu, pemerintah kabupaten/kota juga diundang untuk menjelaskan konsep detail dari usulannya. ‘’Tahun ini, usulan dana BK dari kabupaten/kota harus mendukung program Ibu Gubernur yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya. Usulan itu juga harus merupakan program yang menjadi prioritas di daerah,’’ terangnya.

Heru lalu melanjutkan, setelah usulan itu dinilai memenuhi persyaratan dan kelayakan, maka usulan itu diajukan ke DPRD Jatim untuk dicatat menjadi bagian dari R-APBD atau P-APBD yang akan disahkan bersama.

Tak berhenti disana, dalam prosesnya, Pemprov Jatim juga melibatkan inspektorat Jatim selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan. Keterlibatan inspektorat ini bahkan akan semakin ditingkatkan perannya. ‘’Inspektorat provinsi juga berhak memanggil inspektorat kabupaten/kota untuk meminta penjelasan terkait pengawasan BK tersebut,’’ tegas mantan Bupati Tulungagung ini.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, usai melakukan pengukuhan Tim Paskibraka Provinsi di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (15/8) juga menyampaikan yang serupa.  Hanya,  gubernur perempuan pertama di Jatim ini meminta awak media untuk menanyakan prosedur detailnya kepada Sekdaprov Jatim atau Kepala Bappeprov Jatim.

Namun Khofifah juga menjelaskan, tahapan BK itu sudah pasti berdasar usulan kabupaten/kota. Usulan itu juga harus dipresentasikan dan bahkan dilakukan proses studi kelayakan (Feasibility study).

Saat proses feasibility study belum usai, anggaran BK tidak bisa dicairkan, mesti anggarannya sudah tersedia. Ia lalu mencontohkan usulan BK untuk perluasan bangunan pasar hewan di Tanah Merah. Lantaran feasibility study belum usai, anggarannya belum bisa dicairkan. ‘’Stok anggarannya ada, tapi tidak bisa digunakan karena prosesnya belum selesai,’’ ujarnya.

Ke depan, Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, berharap agar prosedur dana BK provinsi harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Untuk itu, ia juga  meminta inspektorat provinsi untuk semakin meningkatkan proses pengawasannya. ‘’Sekali lagi, usulan itu harus mendukung program Ibu Gubernur, Bunda Khofifah,’’ tegasnya. (*)