LAPORAN UTAMA

Semarak Politik 2018: Pilkades Dulu, Pilkada Kemudian

515
SOSIALISASI. Panitia Pilkades Desa Kedungrejo Kec. Waru, Kab. Sidoarjo sudah memasang gambar tiga calon kepala desa yang akan bersaing dalam Pilkades serentak, 25 Maret 2018 mendatang.

Tahun ini memang layak disebut sebagai tahun politik. Betapa tidak, selain agenda Pilkada serentak yang akan berlangsung 27 Juni mendatang, semarak politik juga akan diwarnai dengan gelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di beberapa daerah. Sidoarjo, salah satunya.

HINGAR bingar politik yang akan berlangsung tahun ini tampaknya tidak hanya berlangsung di level kabupaten/kota dan provinsi saja. Di level desa, aroma persaingan politik juga akan berlangsung cukup kental mengingat adanya Pilkades serentak di sejumlah daerah.

Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan Pemkab setempat, pada 25 Maret 2018 mendatang, Sidoarjo dipastikan akan menggelar Pilkades serentak yang diikuti 70 desa yang tersebar di 18 kecamatan.

Sebagai tahapannya, pada tanggal 23-31 Desember lalu, proses pendaftaran calon kepala desa (Cakades) telah digelar Panitia Pilkades di masing-masing desa. Di Desa Kedungrejo Kec. Waru misalnya. Dari proses pendaftaran itu, panitia Pilkades akhirnya menetapkan tiga calon yang telah memenuhi persyaratan dari enam orang pendaftar.

Rencananya, dalam pelaksanaan Pilkades serentak itu, Pemkab Sidoarjo akan mengujicobakan pemilihan dengan model e-voting (elekctoric voting). Dari 70 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak, ada 13 desa yang akan menerapkan pemungutan suara menggunakan e-voting. Hanya saja, semuanya bergantung kesiapan masing-masing desa.

“Evoting ini sistem perhitungan cepat. Pemilih tinggal memencet tombol. Hasilnya bakal masuk screen dan bisa langsung diketahui. Kalau manual selesai pencoblosan baru dihitung hasil coblosannya. Memakan waktu lama,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemkab Sidoarjo, M Ali Imron.

Sementara, mengingat pada tahun 2018 ini nanti juga akan dilangsungkan Pilgub Jatim dan Pilkada serentak, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Sidoarjo telah meminta kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu) setempat untuk mengantisipasi berbagai kerentanan yang mungkin terjadi, agar semua agenda politik di wilayah Sidoarjo bisa berjalan lancar.

“Saya kira, hal ini memang perlu diantisipasi karena Pilgub Jatim ternyata bareng pelaksanaan dengan Pilkades serentak di Sidoarjo,” ujar Sekretaris Bakesbangpol Sidoarjo, Zainul Arifin.

Selain ke penyelenggara pemilu, Zainul juga telah menyampaikan upaya antisipasinya kepada pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian dan TNI. Ia berharap, pihak-pihak terkait agar turut mengantisipasi pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar bersamaan dengan Pilgub Jatim 2018, meski bulan pelaksanaannya berbeda.

Probolinggo-Sumenep Ditunda

Selain Sidoarjo, Pilkades serentak rencananya juga akan dilangsungkan di Kabupaten Malang. Meski agenda pelaksanaan Pilkades serentak di 346 desa diundur pada tahun 2019, namun pada tahun ini Kabupaten Malang tetap akan menggelar Pilkades untuk 32 desa. Pengunduran Pilkades itu dilakukan setelah Pemkab Malang menerima surat dari Kemendagri terkait jadwal pelaksanaan Pilkades serentak.

Pada tahun ini, Kabupaten Probolinggo yang juga menjadi peserta Pilkada serentak sebenarnya juga punya gawe Pilkades di sejumlah desa. Namun demi menghindari kerentanan politik di level desa, agenda Pilkades ditunda pada tahun 2019.

Sumenep juga demikian. Tahun ini, jabatan 12 kepala desa di kabupaten ujung Madura ini dipastikan akan berakhir. Namun Pemkab memilih untuk mengosongkan sementara jabatan itu menyusul adanya Pilkada serentak di Jatim. Rencananya, Sumenep akan menunda pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2019 bersamaan dengan  214 desa lainnya. (yus)