Semua Kades Diminta Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

252

SURABAYA- Sebagai upaya penanggulangan wabah Covid-19 di level desa, Pemerintah melalui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta seluruh kepala desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Instruksi itu disampaikan Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar melalui Surat Edaran (SE) nomor 8 Tahun 2020 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/walikota dan kepala desa se-Indonesia.

Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 yang salah satu poinnya meminta semua kades membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Dalam SE tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang diterbitkan 24 Maret 2020 itu, Mendes PDTT meminta semua desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 (RDLC) dengan struktur yang telah ditetapkan. Yakni, Kepala desa sebagai ketua, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakilnya.

Sedang anggotanya terdiri dari berbagai unsur organ desa dan pendamping program di level desa, mulai perangkat desa, anggota BPD, Kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT, Bidan desa, Karang Taruna, PKK, Kader penggerak masyarakat desa (KPMD), pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga pendamping PKH, pendamping lokal desa, pendamping desa sehat hingga pendamping program lain yang ada di desa.

Baca Juga  BUMDesa Solusi Kemandirian Desa

“Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pendamping Desa nanti akan menjadi mitra bagi relawan Covid-19 di setiap desa,” ujar Halim.

Lalu apa tugas relawan ini? Berdasar surat edaran itu, ada tiga tugas utama yang telah ditetapkan bagi relawan. Pertama, tugas promotif dan preventif atau pencegahan penyebaran covid-19. Kedua, tugas kuratif, yakni, penanganan bagi warga yang terindikasi ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) atau bahkan suspect Covid-19.

Ketiga, tugas koordinatif, yakni, senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota setempat, dalam hal ini, Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Khusus untuk tugas pencegahan, Mendes PDTT menjabarkan rinciannya menjadi 8 poin. Di antaranya, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer di tempat umum, mengidentifikasi penduduk rentan sakit, dan melakukan pemantauan terhadap warga yang baru datang dari rantau, termasuk warga migran dan tamu dari luar desa.

Baca Juga  Luncurkan SE, Menteri Desa Pertegas Pengalihan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

Adapun untuk tugas penanganan, Mendes PDTT menjabarkan rinciannya menjadi 5 poin. Di antaranya, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat, menyiapkan ruang isolasi, membantu menyiapkan logistik bagi warga yang masuk ruang isolasi, dan melaporkan kepada tenaga medis atau BPBD setempat jika ada warga yang memasuki fase isolasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov. Jatim, Mohammad Yasin.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov Jatim, Mohammad Yasin mengungkapkan, terkait pembentukan relawan Covid-19, desa sebetulnya punya hak rekognisi untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Namun dengan penyebaran covid-19 yang telah menjadi pandemi saat ini, ia pun menyarankan agar semua kades mengikuti arahan SE Mendes PDTT.

Hanya, yang terkait penyediaan ruang isolasi di desa, menurutnya, hal itu sangat tergantung dengan protokol Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

“Karena itu, kita minta semua kepala desa untuk melakukan komunikasi secara intens dengan pemerintah daerah masing-masing,” pintanya. (*)