Serahkan DIPA 2019, Pakde Sampaikan Enam Arahan Presiden

40

Setelah minggu lalu, Gubernur Jatim Pakde Karwo menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN Tahun Anggaran 2019 dari Presiden Jokowi, kemarin, Senin (17/12) giliran Pakde Karwo menyerahkan DIPA tersebut kepada Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementrian Negara/Lembaga serta Bupati/Walikota se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Usai proses penyerahan, dalam sambutannya, Pakde Karwo menyampaikan enam pesan arahan Presiden saat penyerahan DIPA di Jakarta. Pertama, segenap penerima DIPA diminta mulai mempersiapkan lelang lebih awal sehingga program-program pembangunan bisa berjalan efektif sejak awal tahun 2019. “Persiapan lelang paralel di awal ini harus segera dilakukan karena sebagai pengungkit pembangunan daerah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat,” pinta Pakde.

Kedua, memastikan alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan prioritas utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan efisiensi atau penghematan untuk belanja pendukung, seperti, biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium. “Karenanya tahun 2019 pemerintah pusat sangat menekankan untuk penerapan remunerasi pegawai,” imbuhnya.

Ketiga, segenap penerima DIPA diminta melakukan pemantauan efektifitas kegiatan dan anggaran secara berkala, baik bulanan maupun triwulan. Hal ini penting agar semua program kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah/pemda bisa berjalan maksimal.

Sedang yang keempat, para pelaksana anggaran seminimal mungkin menghilangkan penyalahgunaan anggaran. Kelima, memperbaiki koordinasi dan sinergi antar-pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.

Terakhir, para pelaksana anggaran supaya melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai kegiatan anggaran dan hasil yang telah dicapai.  “Fungsi koordinasi antar-instansi harus diperkuat agar tidak terlalu kaku, sehingga ada peningkatan kualitas program kerja,” terang Pakde Karwo sesuai permintaan Presiden.

Terkait upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, Pakde Karwo menjelaskan, yang menjadi permasalahan utama di Jatim adalah soal integritas. Karena itu, pembuatan sistem yang baik harus dibarengi dengan pembangunan integritas SDM. “Secara administrasi keuangan di Jatim sudah tersusun dengan baik, dan prosentase penyelesaian kinerja keuangannya juga paling tinggi,” terang orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Ludiro SE, MM mengungkapkan, belanja negara dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau meningkat 11,1 % dari tahun sebelumnya.

Dari total APBN itu Jawa Timur mendapat alokasi sebesar Rp. 130,251 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat/BPP sebesar Rp. 47,22 triliun dan Dana Transfer/DT dan Dana Desa/DD sebesar Rp. 83,029 triliun.

Ludiro menjelaskan, empat hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2019. Yakni, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas perlindungan sosial, dan pelaksanaan agenda demokrasi dan penguatan birokrasi yang efisien dan efektif.

Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kapolda Jatim, Pangdam V/ Brawijaya, Kalanti Jatim, Kajati Jatim, Pangarmada II, Gubernur AAL, 38 bupati/walikota se-Jatim, serta pejabat OPD di lingkup Pemprov Jatim. (yus, hms)