Setarakan Diniyah, Lahirkan SMK Mini Hingga Vokasi

21

PENDIDIKAN murah berkualitas. Begitulah visi pendidikan yang didengungkan Pakde Karwo dan Gus Ipul sepuluh tahun silam. Faktanya, selama dua periode memimpin Jatim, kualitas pendidikan di Jatim memang patut dibanggakan. Sepuluh penghargaan pun berhasil diraih di sektor ini.

Di tangan Pakde Karwo, Jawa Timur memiliki langkah tepat untuk mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Mulai dari masalah tingginya buta huruf, hingga masih lemahnya daya saing SDM menyongsong persaingan dunia kerja.

Di awal kepemimpinan Pakde Karwo, angka buta huruf sempat menjadi problem yang merisaukan. Itu karena siswa atau santri diniyah salafiyah tidak diakui keberadaannya, lantaran hanya mahir tulis baca huruf arab pegon, tapi tak menguasai dengan lancar Bahasa Indonesia.

Lantaran itulah, Pakde Karwo pun memberikan solusi. Yakni menyetarakan pendidikan Diniyah Salafiyah dengan cara memberikan bantuan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) asal materi pelajarannya, ditambah dengan Pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN dan Matematika. Bantuan itu diberikan di semua diniyah mulai dari jenjang pertama(ula) dan menengah(wustha).

Selain santrinya, para guru (ustadz) madin juga mendapat insentif sebesar Rp1,8 juta per tahun. Alokasi yang sama juga diberikan kepada guru madrasah dan guru swasta. Khusus, untuk guru-guru madrasah diniyah, pemprov Jatim juga memberikan bantuan penyetaraan berupa beasiswa kuliah jenjang Strata 1 (S-1).

Kecuali perhatian terhadap Madrasah Diniyah (Madin), dalam sepuluh tahun terakhir, Pakde Karwo juga memberikan perhatian pada pengembangan SMK. Puluhan SMK berkualitas kini telah hadir di sekolah-sekolah umum, bahkan di pondok pesantren Pakde juga mengembangkan SMK dengan istilah Program SMK Mini.

Kini, dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Jatim juga mempersiapkan tantangan peningkatan daya saing. Hal itu utamanya terkait akan datangnya bonus demografi, tantangan Middle Income Trap (MIT) serta tantangan ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

Puncak bonus demografi di Jatim, rencananya memang akan lebih cepat dari nasional, yakni, tahun 2019 dengan besaran 69,60% penduduknya berusia produktif. Pakde Karwo pun berharap agar kondisi itu bisa menjadi keuntungan, bukan bencana.

Karena itulah, dalam beberapa tahun terakhir, Pakde Karwo berupaya meningkatkan SDM dan kapasitas siswa melalui berbagai langkah. “Di tengah perubahan besar ini, hanya tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan nilai lebih saja lah yang akan punya peluang,” tuturnya.

Lantas, basis pendidikan seperti apakah yang bisa menjawab berbagai tantangan itu? Pakde Karwo menjelaskan, strateginya melalui pendidikan vokasi yang diterapkan kepada semua lini pendidikan menengah (formal/non formal). Hal ini diatur melalui Perda Nomor 11 Tahun 2017 dan diperkuat Pergub Nomor 22 Tahun 2017.

Selama sepuluh tahun ini, sudah banyak kebijakan yang dicanangkan Pakde Karwo dalam mengiringi strategi tersebut. Dalam pendidikan formal, diantaranya; memoratorium pendirian SMA, menciptakan link and match SMK dengan dunia usaha atau industri, memberi pelatihan tenaga didik, meatakan mutu melalui SMK pengampu, membuat standarisasi kompetensi, menerapkan SMK sesuai potensi daerah, dan lain-lain.

Sedang dalam pendidikan non formal, diantaranya; membuat program SMK mini di pesantren, menerapkan dual track strategy, mengupgrade Balai Latihan Kerja (BLK) Plus dengan standard internasional, memberdayakan bursa kerja khusus SMK dan melakukan pengembangan terhadap fungsi Madrasah Diniyah (Madin).

“Nawaitu kita ingin meningkatkan kesejahteraan lewat pendidikan keterampilan. Ada pendidikan umum dan pendidikan keterampilan. Ada juga pendidikan agama yang dilengkapi dengan keterampilan. Saya ingin memastikan generasi milenial Jawa Timur lebih mandiri dan berdaya saing di pasar tenaga kerja,” tegasnya.

Semua kebijakan itu menuai hasil dan manfaat.Namun, kebijakan SMK mini paling menarik. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, program ini sudah dilaksanakan di 264 lembaga (di pesantren dan sebagaian kecil di daerah terpencil). Istimewanya, sudah ada 52 ribu siswa yang telahlulus, dan pada tahun 2017, program ini dimodifikasi dengan program BOS SMK.

Keberhasilankinerjasektorpendidikan, selama ini juga ditandai capaian sejumlah penghargaan. Di antaranya, penghargaan Anugerah Ki Hajar kategori utama tahun 2018, penghargaan Dwidja Praja Nugraha tahun 2015, penghargaan Percepatan Penyaluran BOS tahun 2012, Anugrah Pendidikan inklusi tahun 2011, penghargaan Amal Bhakti tahun 2011,prestasi Adi Bahasa tahun 2009 dan beberapa lainnya. (fan, dbs)

Dual Track Strategy Tetap AndalanDalam rangka memperkuat pendidikan vokasi di Jatim, kebijakan dual track tetap jadi andalan dan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM. Ini menjadi langkah inofatif untuk meningkatkan daya saing. Karena, mereka, generasi lulusan SMA/sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sudah memiliki kemampuan dasar.

Kebijakan ini digunakan untuk mengantisipasi puncak bonus demografi. Potensi usia produktif yang kian banyak itu, kata Pakde Karwo, harus diimbangi dengan pembekalan skill yang bisa diterima di dunia kerja. “Karena itulah, pendidikan vokasi secara besar-besaran dilakukan agar SDM di Jatim memiliki skill yang mumpuni,” terangnya.

Dual track strategy diterapkan pada pendidikan formal dan non formal. Sebagai langkah awal, kala itu, Pemprov Jatim melakukan morotarium SMA dengan memberlakukan rasio 70% untuk SMK dan 30% untuk SMA. Hasilnya, pertumbuhan SMK menjadi sangat tinggi, jumlahnya mencapai 2.078.

Semakin banyaknya siswa di SMK itu, program yang sudah dimulai sejak tahun 2015 ini, secara tidak langsung berhasil mengurangi kelompok unskill. Ruang lingkunya pun cukup mumpuni. Anak didik diarahkan untuk memiliki keahlian di bidang multimedia, tehnik elektro, tehnik kendaraan ringan, tehnik listrik, tata busana, tata boga dan kecantikan.

Menurut hasil survey bursa kerja khusus SMK se Jawa Timur tahun 2018, diperoleh data, lulusan SMK yang diterima bekerja di industri sebanyak 64,11%, melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 20%, membuka usaha sendiri sebanyak 10,3% dan yang belum diperoleh datanya sebanyak 5,59%.

Pakde Karwo berharap, agar program pendidikan vokasi ini dapat terus berjalan. Apalagi, lanjut dia, salah satu dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu melalui bidang pendidikan. “Ini sesuai tujuan negara demi memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. (fan,dbs)