Silaturahim PPDI: Jatim Perlu Jaga Kondusifitas

83
Mudjito, ketua PPDI menyampaikan persoalan perangkat desa. Foto-foto: Hamzah Afif Afandi/Derapdesa.id

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur menggelar silaturahim dengan Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur (29/3). Agenda yang digelar di Hotel Utami Sidoarjo itu, selain silaturahim, juga diisi dengan sosialisasi terkait PP 11 tahun 2019 dan deklarasi dalam rangka turut mensukseskan Pemilu 2019.

Mudjito, ketua umum PPDI menyampaikan, Presiden Joko Widodo Bulan Februari lalu telah mengesahkan PP 11 tahun 2019. Dalam PP tersebut, kata dia, isinya jelas dan tegas memperhatikan kesejahteraan perangkat desa. “Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah. Perangkat desa akan mendapat penghasilan paling sedikit setara golongan II A,” tuturnya.

Adanya kebijakan itu, ia ingin, semua perangkat desa khususnya di Jatim bisa selalu kompak dan tegak lurus dengan pemerintah. Pasalnya, secara otomatis, kebijakan yang sudah ada akan direalisasikan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Tak terkecuali kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menanggapi kebijakan itu, Gubernur Khofifah mengaku, sudah berkordinasi dengan bupati/wali kota melalui Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil). Tujuannya, agar kebijakan yang sudah dinanti perangkat desa ini bisa segera disosialisan dan direalisasikan.

Khofifah mengajak perangkat desa untuk bersama-sama memerangi hoax.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga meminta agar perangkat desa bisa berperan sekaligus menjadi ujung tombak demi kesuksesan pemilu 17 April mendatang. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengajak untuk menangkal berita bohong atau hoax yang selama ini meresahkan masyarakat.

“Hoax bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan sampai persoalan sosial yang ada di desa dicampur adukan dengan persoalan pemilu. Hari ini, perang kita adalah perang melawan ujaran kebencian dan kebohongan yang disebut hoax,” tegasnya.

Karena itulah, ia meminta, agar perangkat desa segera berkordinasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di lini desa. Langkah kordinasi itu, lanjut dia, akan membuat masyarakat menjadi tenang.

“Kalau di Jatim kita jaga kondisifitasnya, insyaallah semua ikut. Saya mohon para kades dan PPDI ini dikordinasikan dengan baik. Salam hormat untuk warga panjenengan,” pungkasnya mengakhiri. (fan)

Foto bersama usai deklarasi mensukseskan pemilu tanggal 17 April mendatang.

baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Penghasilan Minimum Perangkat Desa