Songsong Tahun 2020, BKKBN Gelar Koren II Program KKPBK

281
Gubernur Jatim didampingi Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim membuka acara Koren II Program KKBPK. Foto: istimewa.

Provinsi Jatim terpilih sebagai tuan rumah Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) II program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun Anggaran 2020. Acara ini merupakan kelanjutan dari e-Koren yang dilaksanakan pada Mei 2019 lalu.

Sekitar 400 orang se-Indonesia menghadiri kegiatan yang digelar di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, 16 hingga 20 September 2019 ini. Di antaranya adalah Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Perwakilan Kementerian Keuangan, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Pejabat Administrator, Pengawas dan APIP BKKBN.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir membuka acara tersebut. Khofifah yang pernah menjabat sebagai Kepala BKKBN sempat memberikan paparan mengenai beberapa permasalahan yang terjadi di Jatim. Antara lain tingginya angka perceraian, stunting, pernikahan usia dini, dan AKI (Angka Kematian Ibu).

Baca Juga  BKKBN Jatim Dampingi Pembentukan SSK Papua Barat

Orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan, adanya program Kampung KB di Jatim sangat membantu mengatasi stunting di Jatim. “Ada 1.341 Kampung KB terbentuk di Jatim. Kalau ada stunting dan kita biarkan, maka kita sama dengan menyiapkan kemiskinan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo Sp.OG(K) mengatakan, melalui Koren ini BKKBN harus dapat menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga (PK) dan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia bersama dengan pemerintah daerah.

“Prinsip Satu Angka mewajibkan untuk melakukan integrasi data bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik yang juga akan melakukan Sensus Penduduk 2020,” katanya.

Mantan bupati Kulon Progo, DIY ini melanjutkan, BKKBN juga harus memanfaatkan modalitas data yang dimiliki atau melakukan data sharing agar manfaat kegiatan tepat sasaran serta berimplikasi pada upaya penurunan disparitas antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi.

Baca Juga  Pakde Karwo Lantik Walikota dan Wakil Walikota Kota Mojokerto

Hasto yang menjabat Kepala BKKBN sejak dua bulan lalu ini menambahkan, Pagu anggaran BKKBN TA 2020 pun adalah sebesar Rp 3,58 triliun dan telah menampung belanja operasional pegawai sebesar Rp 2,2 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu indikatif 2020, alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp 246,9 miliar.

Penambahan anggaran ini dialokasikan untuk keperluan PK 2020. PK 2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) serta dilakukan secara sensus di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Maluku. Sementara metode yang digunakan untuk 28 provinsi lainnya adalah melalui sampling.

“Saya memangkas kegiatan yang jumlahnya 1.200 diturunkan menjadi 900 program. Programnya besar tapi jumlahnya tidak banyak, sehingga daya ungkitnya lebih tinggi,” lanjutnya. (uul)