Temui KPU, KPI Jatim Sampaikan Sikap Anti Golput

26
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jatim menggelar audiensi dengan KPU Jatim, Rabu (13/3). Audiensi itu untuk menyikapi fenomena golput sekaligus sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di jajaran pemerintahan.

Beredarnya ajakan untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu (golput) menjadi keresahan tersendiri bagi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jatim. Rabu (13/3) sore, KPI Jatim mengadakan audiensi dengan KPU Jatim di gedung KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Audiensi tersebut juga menjadi upaya KPI Jatim untuk meningkatkan keterwakilan kalangan perempuan di lingkup legislatif.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPI Jatim Wiwik Afifah SPi, SH, MH menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi-aksi golput. Menurutnya, upaya itu merupakan cara pandang yang salah dalam memaknai konstelasi Pemilu 2019. Sebab, pemahaman golput cenderung dipahami sebagai langkah tidak memilih presiden.

“Padahal Pemilu 2019 bukan sekadar pemilihan presiden, melainkan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kesalahan ini dapat membuat masyarakat memaknai (ajakan golput) sebagai golput di semua pemilihan,” katanya.

Dia melanjutkan, memilih menjadi golput juga merupakan pilihan politik yang dijamin hukum dan penyelenggaraan pemilu dan tidak memiliki ancaman terhadap pidana. Kendati demikian, sikap golput bisa memicu pelemahan kualitas penyelenggaraan pemilu dan mendelegitimasi pemilu itu sendiri.

Wiwik menjelaskan, sikap mengampanyekan golput memiliki rasio hukum dan politik serius, sebab bisa memicu dan menggerakkan banyak orang untuk tidak memilih. Hal itulah yang bisa memicu ancaman pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kecuali itu, juga bisa memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

“Golput kontra produktif dengan upaya gerakan politik perempuan, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, dan peningkatan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Semestinya pemilu menjadi ruang untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan, bukan justru meninggalkannya,” tambah Wiwik.

Untuk itu, KPI Jatim mendorong KPU agar menguatkan partai politik agar mengampanyekan anti golput, memberikan pendidikan politik bagi pemilih, serta melakukan kampanye dengan tidak mengandung unsur SARA, adu domba, dan diskriminasi. Wiwik menuturkan, penting bagi KPU ke depan agar memberikan pendidikan bagi kalangan marjinal dan perempuan, serta mengawal suara calon-calon anggota legislatif perempuan

“Dengan langkah tersebut, KPU bisa menekan agar tidak terjadi kecurangan dan pencurian suara bagi caleg perempuan. KPU juga bisa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap relawan demokrasi dalam melakukan sosialisasi guna menjamin kualitas sosialiasasi yang dilaksanakan,” pungkasnya. (dd-07)