Wacana Pemekaran Kecamatan Terus Digodok Pemkab Ponorogo

224
Pemkab Ponorogo melakukan sosialisasi kecamatan. Foto: Muh Nurcholis/derapdesa.id

PONOROGO – Rencana Pemkab Ponorogo melakukan pemekaran kecamatan terus disosialisasikan. Seperti dilaksanakan di Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Senin (11/3/2019), Pemkab Ponorogo mengadakan kegiatan Sosialisasi Pemekaran Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam Sosialisasi Pemekaran kecamatan antara lain adalah Sekda Kabupaten Ponorogo Dr Agus Pramono selaku ketua tim. Hadir pula Kabag Pemerintahan, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten  Ponorogo.

Selain jajaran Pemkab Ponorogo tampak hadir Camat Slahung, Balong, Jambon, dan Kapolsek Slahung AKP Paidi serta Danramil Slahung. Selain itu hadir pula Kasi Tapem Kecamatan Slahung, para Kades beserta BPD dari Kecamatan Slahung, Balong dan Jambon.

Agus Pramono mengatakan, untuk kecamatan pemekaran terdiri dari 14 desa meliputi wilayah Slahung (tujuh desa), Balong (enam desa), Jambon (satu desa). “Sedangkan penamaan kecamatan akan disesuaikan dengan lokasi yang ada di pusat pemerintahan kecamatan, yaitu Kecamatan Janti,” ungkapnya.

Sedangkan lokasi sesuai dengan yang disepakati dalam berita acara yang ditandatangani seluruh Kades, BPD dan Pemkab Ponorogo lokasi Kecamatan Janti berada di Dukuh Krajan, Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten  Ponorogo.

Pemerintah Desa Janti menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 M2 dan sebagian di wakafkan untuk membangun masjid kecamatan. “Untuk harga akan disesuaikan appraisal pihak ketiga dan hasil rekomendasi NJOP wilayah tersebut,” imbuhnya.

Terkait kelengkapan administratif berupa surat berharga atau sertifikat tanah untuk pembaruan data wilayah tidak dikenakan biaya apabila sesuai data pemilik dan tidak dilakukan dalam transaksi jual beli. “Sedangkan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK akan didata ulang. Untuk pembaruan tidak dikenakan biaya atau gratis jika sudah terbit kode area atau wilayah,” urainya.

Lebih lanjut, pihaknya memaparkan untuk STNK dan BPKB akan dilakukan pembaruan data  setelah masa berlaku Nomor Kepolisian atau Nopol 5 tahunan habis dan untuk biaya sesuai dengan peraturan yang sudah ada. “Untuk perkantoran kecamatan akan dibangun dalam satu area yang berdekatan meliputi kantor kecamatan, Polsek, Koramil, Puskesmas, dan kantor atau UPT administratif diharapkan agar memudahkan warga dalam mengurus keperluan surat-surat,” bebernya. (nur)