Atasi Covid-19, Rp 2,3 Triliun Dana Desa Jatim akan Dialihkan untuk BLT Masyarakat Terdampak

358

SURABAYA – Sebagai upaya percepatan penanganan wabah Covid-19, dana desa sebesar Rp 2,322 triliun yang dialokasikan di Jatim dipastikan akan segera dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan tersebut akan diberikan kepada 1.286.374 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdampak Covid-19.

Pengalihan tersebut dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai revisi Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes tersebut mengatur terkait besaran realokasi dana desa yang dialihkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat desa.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dengan BLT tersebut, setiap keluarga nantinya akan memperoleh bantuan Rp 600 ribu yang dibayarkan untuk tiga bulan. Sehingga jumlahnya mencapai Rp 1,8 juta.

“BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jum’at (17/4).

Baca Juga  Dibuka Khofifah, Persebaya Menang di Awal Piala Gubernur Jatim

Khofifah menjabarkan, ada sejumlah kriteria rumah tangga yang berhak menerima BLT. Di antaranya, keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), non pra kerja yang kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dikatakan pula, realokasi dana desa ini merupakan bentuk jaring pengaman sosial masyarakat guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. BLT tersebut, tambahnya, juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik jelang Ramadan.

Karena itu, tahap pertama dana tersebut diupayakan dapat dicairkan sebelum bulan Ramadan. “Kami berharap BLT ini dapat meringankan beban warga desa yang terdampak covid-19 ,” ujarnya.

Khofifah juga meminta kepada seluruh kepala desa dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera merampungkan data penerima BLT.

Kadis PMD Prov Jatim, Mohammad Yasin saat turut dalam press conference, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis malam (16/4/2020).

“Basis pendataan di RT/RW yang dilakukan oleh Relawan Desa. Selanjutnya data itu dibawa ke Musyawarah Desa untuk validasi finalisasi dan penetapan penerima BLT. Data yang sudah ditandatangani Kades lalu disahkan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 hari kerja,” paparnya dengan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Mohammad Yasin.

Baca Juga  Peringatan HPN 2021, PWI Gelar Penghijauan di Lamongan

“Aparat desa harus teliti menentukan siapa-siapa yang berhak menerima BLT ini. Jangan sampai ada yang terlewat atau malah double-double dapat bantuannya,” sergah Khofifah mewanti-wanti. (*)