Pakde Karwo: Spiritualitas Kunci Sukses Pembangunan

525
Pakde Karwo menghadiri seminar bedah buku karyanya berjudul Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Diniyah Pesantren di Jawa Timur.

Adil, makmur, dan berakhlak mulia. Tiga kalimat kunci yang mendasari 10 tahun pengabdian Soekarwo sebagai Gubernur Provinsi Jatim dua periode (2009-2019). “Harus ada kelompok dinamis yang akan memulai modernisasi walalupun masih ada keberatan dari mereka yang mempertahankan tradisi,” ujar Mantan Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo tersebut, Senin, 18 Maret 2019 di Gedung Amphiteater Lt. 2-3 UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Kutipan dari kalimat Presiden Keempat Indonesia, KH Abdurrahman Wahid dalam Buku Hirokoshi tahun 1987 itu disampaikan dalam kesempatan bedah buku berjudul Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Diniyah Pesantren di Jawa Timur. Sebuah buku yang merupakan wujud pemikiran, konsep, dan implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan diniyah dan pesantren di Jawa Timur pada masa kepemimpinan Pakde Karwo.

Pada sesi bedah buku, Pakde Karwo memaparkan berbagai landasan pemikiran yang melahirkan kebijakan modernisasi pendidikan diniyah dan pesantren. Masih mengacu pada apa yang dikutip dari Gus Dur, Pakde Karwo menegaskan bahwa basis yang paling tepat dalam proses perubahan atau modernisasi adalah basis kultural. Ia mengutip Seyyed Hossein Nasr bahwa krisis kemanusiaan di abad modern terjadi akibat pengabaian dimensi wahyu dalam kehidupan manusia.

Baca Juga  Inilah Pemikiran Pakde Karwo di Bidang Ekonomi

“Ini mereaksi pemikiran sekuler terhadap pembangunan, bahwa dengan sains dan teknologi bisa diselesaikan, ternyata tidak. Nilai spiritual tidak bisa dilepaskan di dalam konsep pembangunan,” ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo menyampaikan paparan dalam bedah buku berjudul Tradisi dan Modernisasi Pendidikan Diniyah Pesantren di Jawa Timur

Berangkat dari pemikiran itulah, kegelisahan Pakde Karwo ketika masih menjabat sebagai Sekdaprov Jatim semakin menjadi. Di mana regulasi pendidikan dianggap masih diskriminatif.

“Yang memenuhi syarat menteri pendidikan, menteri agama, dibantu. Yang tidak memenuhi syarat tidak dibantu. Jadi konsep ini tidak holistik, ditarik semua untuk kemudian dibenahi. Tapi regulasinya memisahkan mana yang boleh dan tidak boleh,” imbuh Pakde Karwo.

Regulasi semacam itu, menurut Pakde Karwo, merupakan regulasi yang terlambat di dalam perkembangan. Padahal peraturan itu memfasilitasi yang belum memenuhi syarat untuk ditarik agar memenuhi syarat.

“Di sinilah kemudian diniyah salafiyah itu tidak masuk dalam konsep memenuhi syarat. Sehingga tidak ada keputusan apapun dari regulasi di dalam republik ini untuk mengurus diniyah salafiyah,” sesal Pakde Karwo.

Baca Juga  Menyimak Tema Mistis, Magis dan Tragis

Padahal, dalam konstitusi Negara Indonesia jelas tercantum pada empat misi nasional berdasarkan UUD 1945, dua di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. “Satu, basisnya adalah pendidikan. Dua, variabel yang sangat dominan dalam pendidikan adalah kesehatan,” tegas Pakde Karwo.

Lebih jauh mengenai pendidikan, ketika yang dijadikan landasan hanya pendidikan eksakta atau umum dan mengabaikan pendidikan sprititual keagamaan, maka yang terjadi menurut Pakde Karwo adalah mereka akan tercerabut dan bahkan menimbulkan berbagai krisis. “Karena SDM yang paling penting adalah spiritualitas terhadap apa yang dilakukan,” ujar Pakde Karwo.

Berbagai hal itulah yang kemudian melahirkan kebijakan pengelolaan pesantren dan diniyah salafiyah agar sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Mulai dari pemberian beasiswa peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru madrasah diniyah, pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah, bantuan operasional sekolah daerah madrasah diniyah, juga pengembangan SMK Mini.

Baca Juga  Kunjungi Ngawi, Wantimpres Soekarwo Dukung Layanan Digital Desa Dempel

“Dari total 264 SMK Mini, 245 di antaranya ada di pondok pesantren. 10 di daerah terpencil, dan 9 lainnya di daerah potensial,” imbuh Pakde Karwo.

Pakde Karwo didampingi Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UINSA Prof Ali Mudhofir, dipandu moderator dipandu Ahmad Zainul Hamdi, dosen FUF UINSA.

Tak ketinggalan, kebijakan injeksi materi vokasi ke semua lini pendidikan menengah pada tahun 2018. “Kyai, kitab kuning, dan santri adalah basis untuk mempertahankan tradisi dan melakukan perubahan (modernisasi). Jangan kemudian kebablasan, bahwa basis di dalam modernisasi tanpa spiritualitas. Saya kira ini peringatan penting di (era industri) 4.0,” tegas Pakde Karwo memungkasi paparan.

Rektor UINSA, Prof Masdar Hilmy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pakde Karwo. Tidak hanya kaitannya dengan bedah buku karangan Pakde Karwo tersebut, namun juga rekam jejak capaian gubernur dengan segudang prestasi tersebut.

“Buku ini memperlihatkan pada kita semua, bahwa Pakde Karwo adalah sosok yang luar biasa sebagai pemimpin. Beliau adalah pembelajar sejati, yang ditengah menjabat masih produktif dan menghasilkan karya,” ujar Prof. Masdar membuka sambutan. (hay)