Survei CISA: Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah, Ganjar Ungguli Semua Kandidat dan AHY Semakin Moncer

44

JAKARTA – Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil surveinya yang bertajuk Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini.

Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling, didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya pada Jumat (3/09/2021).

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang cukup puas, dan 7,17 persen yang menyatakan sangat tidak puas.

Sedangkan responden yang sangat puas hanya 3,91 persen dan 3,17 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa menteri yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

Baca Juga  Bukti Kubu Moeldoko di Pengadilan Dinilai Tidak Nyambung

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen. Ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen, dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.

Sebaliknya, publik juga menganggap bahwa masih ada menteri yang belum bekerja optimal.

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen, serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi tiga periode.

Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25 persen, tidak tahu atau tidak menjawab 2,58 persen, dan sangat tidak setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Baca Juga  Usai Silaturrahmi dengan Kapolda, Khofifah Ganti Kunjungi Kajati Jatim

Bahkan, ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan setuju hanya 25,42 persen responden, yang sangat tidak setuju 8,42 persen, sangat setuju 2,75 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 2,33 persen,” jelas Herry.

Sementara untuk tren politik terkini terkait elektabilitas tokoh maupun parpol menuju Pemilu tahun 2024 terproyeksikan jika Pilpres dan Pileg dilakukan hari ini.

“Terdapat 16,92 persen responden memilih Ganjar Pranowo yang membuatnya unggul dari semua kandidat setelah pada periode survei CISA sebelumnya didominasi oleh Anies Baswedan yang harus puas berada di posisi ketiga dan mendapatkan 16,75 persen. Sedangkan di posisi kedua masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,83 persen,” ujar Herry.

Menariknya, Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan terhadap elektabilitasnya sedangkan Prabowo Subianto mengalami penurunan.

“Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen. Sedangkan Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan dan meraih 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67 persen serta yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 12,17 persen,” terang Herry.

Baca Juga  Khofifah Apresiasi Peran Swasta Kembangkan SMA/SMK

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini mendominasi peta elektoral parpol di Indonesia.

“PDI-Perjuangan justru menunjukkan kenaikan elektabilitas sejak survei sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen. Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,75 persen. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” jelas Herry.

Herry juga menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden kembali menempatkan Gerindra dan Nasdem tidak berada di posisi 5 (lima) besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP tetap berada di posisi terakhir.

“Gerindra mengalami penurunan dan mendapatkan 7,25 persen sedangkan PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 5,33 persen. Di posisi terakhir, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,75 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 2,92 persen. Namun masih terdapat 3,17 persen masyarakat yang tidak tahu atau tidak menjawab,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)